UU Perampasan Aset Disahkan, Instrumen Penegakan Hukum Semakin Kuat

oleh -1 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang setelah tertunda selama 18 tahun. Kehadiran regulasi ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya melalui mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Puan kemudian meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan aturan tersebut. Setelah seluruh peserta menyatakan sepakat, palu sidang diketuk sebagai tanda disahkannya undang-undang.

banner 336x280

Dalam rapat tersebut, Puan mengingatkan bahwa proses penyusunan regulasi ini telah melewati perjalanan panjang. Ia menegaskan bahwa pengesahan bukan merupakan akibat tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun, tetapi hasil dari pembahasan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur.

“Rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun berada di DPR. Hari ini akhirnya kita dapat mengambil keputusan untuk menetapkannya sebagai undang-undang,” ujar Puan.

Ia menjelaskan, pembahasan telah mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), 15 kunjungan kerja ke berbagai provinsi, serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan. DPR juga melakukan kajian dan evaluasi untuk memastikan ketentuan baru tidak berbenturan dengan peraturan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa implementasi regulasi tersebut akan didukung dua lembaga baru, yaitu Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga pengelola nantinya dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari kepentingan ganda dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset.

“Pengelolaan aset hasil perampasan perlu ditangani lembaga tersendiri agar penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung terhadap aset yang mereka sita,” jelas Habiburokhman.

Ia menyebut Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sebagai negara yang menerapkan pemisahan fungsi tersebut.

Adapun badan pengawas bertugas memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan maupun tindakan pemerasan.

“Jangan sampai aturan ini menjadi sarana menekan masyarakat atau digunakan aparat untuk melakukan pemerasan. Karena itu, pengawasan independen sangat diperlukan,” tegas Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyatakan kesiapannya menjalankan undang-undang tersebut.

“Setelah resmi disahkan, ketentuan ini harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Tanak menambahkan, masyarakat yang keberatan dapat mengajukan pengujian formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apabila terdapat pihak yang tidak menyetujui ketentuan tersebut, tersedia jalur konstitusional melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” tutup Tanak.

Pengesahan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mengembalikan kekayaan negara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. (*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.