Oleh: Arman Panggabean
Pemerintahan Prabowo–Gibran mendorong percepatan kedaulatan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Dalam satu tahun, arah pembangunan ekonomi nasional berubah signifikan menjadikan desa motor penggerak perekonomian. Transformasi tersebut menegaskan pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada kota, tetapi berakar dari kekuatan di pedesaan.
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai jawaban ketimpangan ekonomi desa dan kota. Program tersebut berangkat dari kenyataan masyarakat desa kerap terjebak dalam keterbatasan akses modal, logistik, serta peluang usaha.
Banyak petani dan nelayan bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi, sehingga daya saing desa melemah. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah membalik keadaan dengan menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai strategis dalam setahun Prabowo–Gibran. Pemerintah meluncurkan dan melegalkan lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih melalui Inpres No. 9 Tahun 2025 serta Perpres No. 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.
Ferry menegaskan masyarakat desa terlalu lama menjadi objek sistem ekonomi. Melalui koperasi desa, posisi masyarakat berubah menjadi pelaku utama dengan badan usaha milik sendiri.
Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi aggregator hasil pertanian desa. Pemerintah memperkuat rantai pasok pangan melalui penyediaan cold storage dan dryer agar hasil panen memiliki umur simpan lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi.
Dengan fungsi sebagai offtaker, koperasi desa memastikan hasil produksi tidak tergantung pada tengkulak. Langkah tersebut memperbesar peluang desa menguasai rantai distribusi pangan nasional.
Ferry juga menyoroti tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur listrik dan internet di berbagai desa. Kondisi tersebut menyulitkan digitalisasi dan optimalisasi potensi. Untuk menjawabnya, Kementerian Koperasi membangun sistem pengumpulan data berbasis drone geospasial dan melibatkan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan 280 parameter data yang menjadi dasar pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
Setelah pembentukan kelembagaan dan pengumpulan data, pemerintah melonggarkan regulasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Relaksasi tersebut memberikan ruang operasional fleksibel bagi Kopdes.
Dalam waktu singkat, koperasi desa menjalankan fungsi offtaker untuk kebutuhan masyarakat seperti pengering pangan, turbin sayur, serta unit penyimpanan hasil panen. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan berbasis kekuatan lokal, sehingga koperasi desa menjadi tulang punggung kemandirian pangan nasional.
Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus sektor pangan, melainkan mencakup layanan keuangan mikro, simpan pinjam, pembiayaan modal usaha dengan bunga rendah, serta layanan kesehatan desa melalui klinik dan apotek.
Selain itu, Kopdes Merah Putih memperluas fungsi ke sektor logistik dan pelatihan digitalisasi UMKM agar pelaku usaha mampu bersaing lebih luas. Strategi tersebut memperlihatkan upaya membangun kedaulatan ekonomi desa dari hulu ke hilir.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif kunci penguatan posisi Kopdes Merah Putih dalam rantai ekonomi nasional. Produk yang dihasilkan koperasi desa dapat menembus pasar yang lebih luas hingga level ekspor.
Dengan merek kolektif, setiap produk memiliki perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan kolektif ini mempercepat proses pendaftaran mengingat jumlah Kopdes yang besar.
Supratman menegaskan merek kolektif dapat dimanfaatkan sebagai agunan modal usaha. Perubahan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan HKI diterima sebagai jaminan kredit koperasi.
Dengan mekanisme tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki akses pembiayaan lebih luas tanpa bergantung pinjaman informal. Strategi ini memperkuat posisi koperasi sebagai pelaku ekonomi mandiri dan berdaya saing tinggi.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memandang Kopdes Merah Putih sebagai tonggak penting perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Menurutnya, koperasi desa menghadirkan ekosistem ekonomi inklusif yang mempertemukan produsen, konsumen, dan pelaku usaha lokal.
Ia menilai keberadaan Kopdes menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi bukan monopoli kota besar. Pertumbuhan dapat berakar dari desa jika diberi ruang dan dukungan kelembagaan yang kuat.
Rosan juga menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum penting dalam membangun paradigma baru pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat secara langsung. Kopdes Merah Putih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat pondasi kedaulatan ekonomi desa.
Perubahan struktur ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih menegaskan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Program tersebut mengembalikan posisi rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional.
Dalam satu tahun, pondasi kedaulatan ekonomi desa semakin kokoh. Pemerintah menunjukkan bahwa transformasi ekonomi bukan semata tentang angka pertumbuhan, melainkan tentang kemandirian rakyat dalam mengelola kekuatan ekonominya sendiri.
Kopdes Merah Putih menandai babak baru pembangunan nasional yang berpihak pada desa. Program tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi gerakan besar untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.
Dalam setahun, arah pembangunan nasional bergeser dari sentralisasi kota menuju penguatan akar ekonomi desa. Desa tidak lagi berada di pinggiran perekonomian nasional, melainkan berdiri tegak sebagai pusat kekuatan ekonomi baru Indonesia. (*)
Pengamat Kebijakan Sosial
