JAKARTA – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan nilai toleransi, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
Upaya penguatan nilai kebangsaan tersebut terus dilakukan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat. Salah satunya dilakukan Densus 88 Antiteror Polri melalui kegiatan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Narasumber dari Satgaswil Sultra Densus 88 AT Polri, AKP Syahril Indra, menegaskan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai panutan di lingkungan masing-masing. Dengan memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan, kita bisa mencegah berkembangnya paham radikal sejak dini,” ujarnya.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat melalui deteksi dini dan penguatan wawasan kebangsaan.
Hal senada juga disampaikan Pemerintah Kota Jakarta Timur yang menggandeng 24 organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme dan gerakan radikalisme.
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal di lingkungan sekitar.
“Peran aktif seluruh masyarakat akan sangat membantu tugas-tugas aparat penegak hukum, terutama dalam melakukan deteksi dini guna mewaspadai munculnya gerakan-gerakan radikal serta aktivitas terorisme,” kata Munjirin.
Sementara itu, Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, menegaskan penanganan radikalisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.
“Diperlukan pendekatan multidimensi untuk memecahkan akar masalah ini dengan melibatkan berbagai elemen, di antaranya organisasi kemasyarakatan,” tutur Eka.
Di Kalimantan Tengah, penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan juga dilakukan melalui edukasi publik dalam gelaran Kalteng Expo memperingati HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Satgaswil Kalteng menggandeng pemerintah daerah, FKUB, media, organisasi masyarakat, hingga generasi muda untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya paham radikalisme dan penyalahgunaan media digital.
Kasatgaswil Kalteng Kombes Pol Yulianto Rombe Biantong melalui IPTU Ganjar Satriyono menyebut penyebaran paham radikal kini semakin masif melalui ruang digital sehingga membutuhkan penguatan kontra narasi di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini sangat dibutuhkan mengingat masifnya penyebaran paham radikalisme melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, kontra narasi, dan penguatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua FKUB Kalimantan Tengah, Prof Oka Swastika, mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman bangsa.
“Satukan frekuensi beragama, bersuku dan berbudaya, satukan Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, meningkatnya Indeks Potensi Radikalisme di Kalimantan Selatan juga dinilai harus menjadi alarm dini bagi seluruh pihak agar tidak lengah terhadap ancaman intoleransi dan propaganda kebencian, khususnya di ruang digital.
“Naiknya Indeks Potensi Radikalisme Kalsel harus dibaca sebagai alarm dini. Ini bukan untuk mencurigai agama atau kelompok tertentu, tetapi untuk memastikan pemerintah daerah hadir menjaga Banua tetap damai, toleran, dan kokoh dalam bingkai NKRI,” demikian pernyataan dalam kajian pencegahan radikalisme di Kalimantan Selatan.
Peringatan Hari Lahir Pancasila pun diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan, memperkokoh moderasi beragama, serta meneguhkan komitmen bersama menjaga Indonesia tetap damai dalam bingkai NKRI.
(*/rls)
