Oleh : Jonathan Janoel*)
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerja sama lintas tingkat ini terlihat jelas melalui berbagai kegiatan panen raya, forum dialog, serta koordinasi operasional yang melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, BUMN pangan, dan pelaku di lapangan. Hasilnya tercermin pada capaian produksi yang lebih stabil, cadangan beras yang memadai, serta upaya menjaga harga di tingkat petani tetap berpihak.
Data terkini menunjukkan Indonesia telah mencapai kondisi swasembada pada delapan komoditas strategis, meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, bawang merah, daging ayam, dan telur. Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum BULOG berada di atas 5,2 juta ton, angka tertinggi yang pernah dicatat. Nilai tukar petani juga menunjukkan tren positif. Capaian tersebut lahir dari proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kebijakan di tingkat pusat, dukungan pemerintah daerah dalam menjaga lahan dan infrastruktur, hingga kerja keras petani sebagai produsen utama.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasokan global, pola kerja sama ini menjadi penentu. Komunikasi yang lebih terbuka memungkinkan aspirasi petani terserap, sementara kebijakan dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi di lapangan. Hal ini terlihat dalam rangkaian kegiatan panen raya dan forum koordinasi di sejumlah daerah sentra produksi.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menilai produktivitas petani di sejumlah wilayah, termasuk di Klaten yang mampu mencapai lebih dari 10 ton per hektare, sebagai contoh nyata keberhasilan sektor pertanian. Ia menekankan bahwa berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan biaya produksi perlu dijawab melalui pembangunan pertanian yang terpadu, modern, dan berorientasi pada kepentingan petani. Menurutnya, Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran agar setiap program memberikan manfaat langsung. Titiek menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga petani menjadi pihak yang pertama merasakan dampak positif dari kebijakan yang dijalankan.
Di tingkat koordinasi eksekutif, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terus membuka ruang dialog dengan petani melalui berbagai kegiatan rembuk tani di daerah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan petani dalam menjaga kelangsungan produksi. Kebijakan yang mempermudah akses pupuk, menyederhanakan prosedur distribusi, serta menetapkan harga gabah yang lebih stabil disebut memberikan dampak nyata di lapangan. Zulkifli Hasan memandang bahwa upaya menjaga ketersediaan pangan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap petani lokal, agar mereka tidak tergerus oleh fluktuasi harga atau rantai distribusi yang panjang. Melalui pertemuan langsung, aspirasi petani diserap dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah selanjutnya.
Peran operasional dijalankan oleh Perum BULOG sebagai lembaga yang mengelola cadangan dan distribusi. Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan agenda yang hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai forum bersama Komisi IV DPR RI dan pemerintah daerah sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, ketahanan pangan bukan tanggung jawab satu institusi saja, melainkan upaya kolektif agar masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. BULOG terus memperkuat penyerapan hasil panen petani, menjaga cadangan beras pemerintah, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Dengan stok nasional yang memadai dan kapasitas gudang yang masih tersedia, upaya menjaga kestabilan pangan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan selama mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Kombinasi antara pengawasan legislatif, koordinasi kebijakan, dan pengelolaan operasional menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pangan nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, serta mendukung pemberdayaan kelompok tani. Di sisi lain, petani tetap menjadi aktor utama dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan. Ketersediaan sarana produksi, stabilitas harga, dan kepastian penyerapan hasil panen merupakan faktor yang dapat mendorong peningkatan produktivitas di tingkat petani.
Tantangan ke depan masih memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Perubahan iklim, regenerasi petani, serta penguatan produksi pada sejumlah komoditas strategis menjadi isu yang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Dalam konteks tersebut, koordinasi yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan petani menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan ketahanan sektor pertanian.
Ketahanan pangan yang kuat bukan hanya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi berbagai dinamika global. Ketika berbagai kebijakan, dukungan di lapangan, dan partisipasi para pemangku kepentingan berjalan secara selaras, fondasi menuju sistem pangan yang lebih tangguh akan semakin terbentuk. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang aman, cukup, dan terjangkau.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah
