Oleh : Radjiman Arif*)
Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga oleh kemampuan melindungi petani dari risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha tani. Perubahan cuaca, kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat menyebabkan gagal panen dan menghilangkan modal petani. Karena itu, asuransi petani menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat perlindungan tersebut dengan mengalokasikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk 100 ribu hektare lahan pada 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan gagal panen. Perlindungan asuransi sekaligus melengkapi berbagai intervensi teknis pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat pembangunan serta pemanfaatan pompa irigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan. Langkah tersebut penting agar petani tetap dapat menanam dan mempertahankan produksi ketika kondisi iklim tidak menentu.
Menurut Amran, potensi El Nino perlu diantisipasi karena dapat berlangsung dalam waktu cukup panjang. Namun, pemerintah tetap optimistis sektor pangan dapat menghadapi kondisi tersebut dengan penguatan berbagai instrumen mitigasi. Asuransi menjadi salah satu instrumen yang memberikan kepastian tambahan bagi petani ketika risiko produksi benar-benar terjadi.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa mitigasi teknis perlu dilengkapi dengan perlindungan finansial. Melalui AUTP, risiko usaha tani dapat dialihkan sehingga petani tidak harus menanggung seluruh kerugian ketika tanaman mengalami kerusakan akibat bencana atau serangan OPT.
AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko kekeringan, banjir, serta serangan OPT seperti wereng, tikus, dan blas. Premi yang ditetapkan sebesar Rp180 ribu per hektare per musim. Pemerintah memberikan subsidi 80 persen atau Rp144 ribu, sehingga petani hanya membayar Rp36 ribu. Jika kerusakan tanaman memenuhi ketentuan minimal 75 persen, peserta dapat memperoleh klaim hingga Rp6 juta per hektare per musim.
Skema tersebut menunjukkan bahwa asuransi bukan sekadar bantuan ketika gagal panen, melainkan mekanisme untuk menjaga modal usaha tani. Ketika kerugian terjadi, klaim dapat digunakan petani sebagai modal untuk kembali menanam pada musim berikutnya. Dengan demikian, risiko gagal panen tidak serta-merta memutus siklus produksi dan mengurangi kemampuan petani memenuhi kebutuhan pangan.
Gambaran manfaat asuransi juga terlihat di Kabupaten Tegal. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, Endro Nor Susilo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan Rp300 juta untuk membayar premi AUTP pada 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk melindungi sekitar 1.600 hektare lahan, terutama lahan yang rawan atau terdampak bencana pertanian seperti banjir.
Menurut Endro, perlindungan asuransi memberikan manfaat penting karena petani memiliki cadangan modal ketika mengalami gagal panen. Program tersebut telah berjalan sejak 2021 dan terus diperkuat melalui dukungan APBD. Pemerintah Kabupaten Tegal juga berencana memperluas fasilitasi premi hingga 3.000 hektare pada 2027, disertai penguatan irigasi dan pengendalian hama.
Penguatan AUTP di tingkat pusat dan daerah menunjukkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan produksi melalui penyediaan pompa, irigasi, sarana pertanian, dan dukungan produktivitas, tetapi juga memastikan petani memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko. Sinergi tersebut menjadi penting karena keberhasilan menjaga produksi pangan sangat bergantung pada kemampuan petani mempertahankan usaha taninya.
Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan asuransi juga membantu menciptakan rasa aman bagi petani dalam mengambil keputusan produksi. Petani tidak sepenuhnya berada dalam posisi rentan ketika menghadapi perubahan cuaca dan gangguan produksi. Kepastian perlindungan dapat mendorong mereka tetap melakukan penanaman sesuai kalender dan anjuran pemerintah, sehingga lahan produktif tidak berhenti terlalu lama.
Kebijakan ini juga memiliki dimensi ekonomi. Ketika petani terlindungi dari kehilangan modal, aktivitas produksi di tingkat desa dapat terus bergerak. Pendapatan dari usaha tani tetap memiliki peluang untuk berputar di lingkungan masyarakat, sementara pasokan komoditas pangan dapat dipertahankan. Karena itu, penguatan asuransi pertanian sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kesejahteraan petani sekaligus stabilitas pangan nasional, terutama ketika risiko iklim meningkat dan biaya produksi berubah.
Tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah pemahaman petani mengenai mekanisme asuransi, administrasi berbasis aplikasi, serta proses pengajuan klaim. Pendampingan penyuluh pertanian menjadi penting agar program benar-benar mudah diakses oleh petani. Semakin baik pemahaman dan kepesertaan petani, semakin kuat pula efektivitas perlindungan yang diberikan.
Pada akhirnya, asuransi petani merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Perlindungan terhadap petani berarti perlindungan terhadap produksi, modal usaha, dan ketersediaan pangan masyarakat. Dengan memperluas cakupan AUTP, memperkuat mitigasi iklim, serta meningkatkan sinergi pusat dan daerah, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memastikan petani tetap produktif di tengah ketidakpastian. Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata bahwa menjaga ketahanan pangan dimulai dari memastikan petani memiliki kemampuan untuk terus menanam dan berproduksi.
*) Penulis merupakan Pengamat kebijakan publik
