Oleh: Markus Yikwa*)
Keamanan Papua merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional karena rasa aman menjadi fondasi bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperoleh pelayanan publik secara optimal. Pemerintah bersama TNI dan Polri terus memperkuat kehadiran negara di berbagai wilayah Papua, termasuk melalui pengamanan masyarakat, penegakan hukum, pelayanan kemanusiaan, dan upaya membangun kondisi yang mendukung perdamaian jangka panjang. Dalam situasi geografis Papua yang memiliki tantangan tersendiri, konsistensi kehadiran negara menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan pelayanan.
Peristiwa yang menimpa Aris Sanda di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan, menjadi pengingat mengenai pentingnya penguatan sistem keamanan sekaligus perlindungan masyarakat. Aris merupakan seorang sopir yang menjalankan aktivitas transportasi masyarakat. Aparat keamanan telah melakukan pencarian, penyisiran, pengumpulan informasi, serta pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat. TNI-Polri juga memastikan proses penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti sebelum pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara tetap hadir untuk memberikan perlindungan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara bertanggung jawab.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan komitmen TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. Komitmen tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam memastikan masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari secara aman. Penguatan pengamanan dan pengejaran terhadap pelaku juga memperlihatkan bahwa respons negara tidak berhenti pada penanganan sebuah kejadian, tetapi diarahkan untuk menjaga situasi keamanan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
Dalam perspektif pembangunan Papua, keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Masyarakat membutuhkan kondisi yang aman agar dapat mengembangkan usaha, mengakses pendidikan dan kesehatan, mengangkut hasil pertanian, serta menjalankan mobilitas antarwilayah. Karena itu, pengamanan jalur transportasi memiliki arti strategis. Jalur yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dengan wilayah pedalaman bukan hanya berfungsi sebagai akses perjalanan, tetapi juga menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok, logistik, dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah juga memiliki ruang untuk terus meningkatkan pendekatan pencegahan. Penguatan deteksi dini, koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, pemetaan wilayah rawan, serta komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan yang semakin responsif. Pandangan mengenai pentingnya pencegahan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta yang mendorong penguatan intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan masyarakat pada titik-titik rawan.
Upaya menjaga Papua juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kemanusiaan. Dalam beberapa situasi ketika akses darat mengalami hambatan, aparat telah memberikan dukungan evakuasi kepada warga yang membutuhkan bantuan. Evakuasi melalui jalur udara terhadap keluarga korban Aris Sanda merupakan salah satu contoh bagaimana kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan, tetapi juga melalui bantuan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong penyelesaian persoalan Papua secara lebih menyeluruh. Menteri HAM Natalius Pigai menekankan perlunya pendekatan holistik dan konsensus nasional untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Menurut Pigai, penyelesaian Papua membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga elemen masyarakat lainnya.
Pandangan tersebut memberikan ruang bagi penguatan kebijakan Papua melalui perpaduan antara keamanan, pembangunan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan dialog. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan keamanan, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung masyarakat Papua. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan masyarakat adat merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kehidupan yang semakin sejahtera.
Sebagai masyarakat Papua, kita memiliki kepentingan yang sama terhadap terciptanya wilayah yang aman dan damai. Papua membutuhkan ruang yang memungkinkan anak-anak bersekolah tanpa rasa khawatir, masyarakat dapat bekerja dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, serta masyarakat adat dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan sosial dan budayanya. Stabilitas keamanan memberikan kesempatan bagi berbagai program pembangunan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, penguatan keamanan Papua perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar menghadirkan negara secara utuh. Ketegasan terhadap tindakan kekerasan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pembangunan kesejahteraan, komunikasi sosial, dan dialog. Menteri HAM Natalius Pigai juga menegaskan pentingnya memastikan warga sipil tidak menjadi sasaran kekerasan dan seluruh pihak mematuhi prinsip hukum humaniter.
Papua membutuhkan keamanan yang memberikan kepastian, pembangunan yang menghadirkan kesempatan, serta kebijakan yang memperkuat persatuan dan kesejahteraan. Upaya pemerintah dalam memperkuat pengamanan, mengejar pelaku kekerasan, memberikan bantuan kemanusiaan, serta mendorong penyelesaian yang lebih menyeluruh merupakan bagian dari proses panjang menuju Papua yang semakin aman dan damai. Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya tentang berakhirnya kekerasan, tetapi tentang terciptanya kondisi ketika masyarakat Papua dapat hidup, bekerja, belajar, dan membangun masa depan dengan rasa aman dan penuh harapan.
*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Masyarakat Adat Papua
