Oleh : Abdul Razak)*
Transformasi pendidikan terus didorong pemerintah melalui penguatan akses sekaligus pembaruan cara belajar. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara pengembangan kurikulum digital diarahkan agar proses pembelajaran semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik.
Penguatan tersebut salah satunya terlihat dari penyusunan modul pembelajaran digital untuk Sekolah Rakyat. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung telah menyerahkan 1.018 konten modul pembelajaran kepada Kementerian Sosial sesuai kebutuhan program. Seluruh modul akan dimanfaatkan melalui Learning Management System (LMS) sehingga dapat diakses secara digital oleh guru maupun peserta didik.
Direktur Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta UPI, Ahmad Yani menjelaskan, ribuan konten tersebut mencakup 177 mata pelajaran untuk jenjang SD hingga SMA. Penyusunan dilakukan selama dua tahun, dengan 322 modul dari 63 mata pelajaran diselesaikan pada tahun lalu dan 696 modul dari 114 mata pelajaran rampung pada tahun ini.
Berdasarkan jenjang pendidikan, modul tersebut terdiri atas 73 mata pelajaran untuk SD, 44 mata pelajaran untuk SMP, dan 60 mata pelajaran untuk SMA. Setiap konten dirancang dalam beberapa bagian, mulai dari pendahuluan, kegiatan belajar, rangkuman, refleksi, latihan, hingga tes formatif.
Ahmad Yani menjelaskan modul digital memiliki karakter berbeda dibandingkan buku teks elektronik atau e-book. Pada jenjang SD, materi dibuat lebih ringkas, sederhana, dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Untuk SMP, materi disusun dengan kedalaman menengah, bahasa komunikatif, serta aktivitas pembelajaran yang lebih beragam.
Sementara itu, modul SMA memiliki cakupan materi lebih luas dan analitis dengan dorongan terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi juga memasukkan unsur pengembangan karakter dan kewirausahaan melalui berbagai contoh maupun ilustrasi yang relevan dengan kehidupan peserta didik.
Penyusunan modul tersebut dilakukan melalui skema kontrak swakelola pada 29 Mei hingga 24 Juli 2026. Sebanyak 274 penulis terlibat dari berbagai fakultas di UPI, termasuk bidang pendidikan bahasa dan sastra, ilmu sosial, teknik dan industri, ilmu pendidikan, olahraga dan kesehatan, seni dan desain, matematika dan ilmu pengetahuan alam, serta Kampus UPI di Tasikmalaya.
Tim penyusun juga melibatkan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat serta penulis yang direkomendasikan Kementerian Agama. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum tidak hanya bertumpu pada perspektif akademik, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman praktis tenaga pendidik dan kebutuhan sekolah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan bahwa modul pembelajaran tersebut tidak diposisikan sebagai produk yang berhenti setelah selesai disusun. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik di lapangan. Menurut Robben, hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan modul secara berkelanjutan.
Penguatan materi digital tersebut berjalan seiring dengan upaya memperluas jangkauan Sekolah Rakyat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong agar program pendidikan gratis yang dibiayai negara itu dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Saat melakukan kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026), Lasarus menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menilai Sekolah Rakyat penting untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
Lasarus bahkan mendorong agar setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat. Menurutnya, perluasan program tersebut penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak terlambat memperoleh akses pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
Pengembangan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari perluasan program. Di Balikpapan, Pemerintah Kota menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pembiayaan pembangunan berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah kota bertanggung jawab memastikan kesiapan lahan.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menjelaskan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan kejelasan status dan sertifikasi lahan agar pembangunan dapat segera dilanjutkan pemerintah pusat. Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan terpadu dengan sistem asrama atau boarding school dan sarana olahraga, mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA.
Konsep tersebut menyasar terutama keluarga dalam kelompok ekonomi terbawah, khususnya desil 1 dan 2. Dengan fasilitas yang terintegrasi, peserta didik diharapkan memperoleh lingkungan belajar yang mendukung tanpa terbebani keterbatasan ekonomi keluarga.
Balikpapan juga menyiapkan pengembangan kawasan pendidikan negeri terpadu di Sirkuit Teritip. Dari lahan sekitar 76 hektare, sekitar 20 hektare direncanakan untuk fasilitas pendidikan terintegrasi mulai PAUD hingga SMA. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya diarahkan pada penambahan gedung, tetapi juga penguatan kapasitas layanan pendidikan dalam jangka panjang.
Kurikulum digital, perluasan Sekolah Rakyat, serta pembangunan fasilitas pendidikan terpadu menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan pembelajaran berbasis teknologi, evaluasi materi secara berkelanjutan, serta akses pendidikan yang semakin luas, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan, karakter, dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi perubahan zaman serta meningkatkan daya saing generasi mendatang.
)* Analis Kebijakan
