Oleh: Lukas Korwa — Pemuda Papua & Pejuang Seleksi CPNS
Bagi ribuan anak muda asli Papua seperti saya yang saat ini sedang berjuang keras mempersiapkan diri mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), memakai seragam abdi negara adalah sebuah kehormatan besar. Kami belajar siang malam bukan semata-mata mengejar status, melainkan karena ingin pulang membangun kampung halaman, melayani mama-mama di pasar, dan memastikan pelayanan publik di tanah Papua berjalan sebagaimana mestinya.
Namun, perjuangan dan harapan kami terasa seperti ditampar oleh kenyataan yang sangat memalukan. Di tengah tingginya antusiasme generasi muda Papua untuk mengabdi kepada negara, kita justru disuguhi fakta miris mengenai banyaknya oknum ASN di berbagai wilayah Papua—mulai dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga wilayah pesisir dan selatan—yang terindikasi terpapar paham separatisme.
Ironisnya, keterlibatan ini tidak hanya dilakukan oleh staf biasa, tetapi juga menyentuh oknum yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah. Ada yang secara terang-terangan menyebarkan narasi anti-negara, memamerkan simbol-simbol kelompok separatis di media sosial pribadi, mencantumkan afiliasi organisasi terlarang, bahkan ada yang terindikasi menjalin komunikasi dan memberi dukungan logistik maupun informasi kepada kelompok bersenjata.
Pertanyaan mendasar yang muncul di benak kami sebagai rakyat kecil adalah: di mana letak integritas dan rasa malu para oknum tersebut? Setiap bulan mereka menerima gaji, tunjangan kemahalan, serta berbagai fasilitas lain yang bersumber dari uang negara dan pajak rakyat Indonesia. Mereka telah mengangkat sumpah jabatan untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengambil fasilitas dari negara namun di saat yang sama mengkhianati negara dan mendukung gerakan yang merusak kedamaian di Papua adalah bentuk standar ganda yang sangat tidak bermoral.
Kekecewaan kami sebagai putra daerah terasa semakin lengkap ketika melihat wajah birokrasi kita di lapangan sehari-hari. Selain persoalan loyalitas ideologi yang menyimpang, publik di Papua sudah terlalu sering menyaksikan rendahnya disiplin dan etos kerja sebagian oknum ASN. Sudah menjadi rahasia umum di banyak kantor distrik maupun dinas, kursi-kursi pelayanan sering kosong pada jam kerja. Tidak sedikit oknum pegawai yang jarang masuk kantor, kinerjanya jauh di bawah standar, bahkan ada yang justru membuat keributan di ruang publik akibat pengaruh minuman keras.
Perilaku ganda dan ketidakdisiplinan seperti inilah yang membuat pembangunan di tanah Papua berjalan lambat. Bagaimana masyarakat bisa merasakan kehadiran negara jika para aparatur yang digaji untuk melayani rakyat justru sibuk berpolitik praktis mendukung kekacauan di media sosial, sementara tugas utamanya di kantor terbengkalai?
Sudah saatnya pemerintah pusat, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta para kepala daerah di seluruh provinsi di Tanah Papua bersikap tegas tanpa kompromi. Jangan biarkan birokrasi Papua terus tersandera oleh oknum-oknum yang tidak memiliki loyalitas maupun etos kerja.
Lakukan audit menyeluruh dan beri sanksi pemecatan dengan tidak hormat bagi ASN yang terbukti terlibat atau mendukung gerakan separatisme maupun yang terus-menerus melanggar disiplin kerja. Masih banyak putra-putri asli Papua yang jujur, berintegritas, disiplin, dan tulus ingin bekerja membangun daerahnya dalam bingkai NKRI. Berikan kursi pengabdian itu kepada mereka yang benar-benar siap melayani rakyat, bukan kepada mereka yang menggigit tangan negara yang telah memberinya penghidupan.













![Indonesia Perkuat Posisi Sebagai Destinasi Aman untuk Diplomasi Internasional dan Peluang Bisnis Denpasar - Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aman dan terbuka bagi diplomasi internasional, sekaligus menjadi mitra bisnis yang menjanjikan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali.
Acara ini menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis global untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, mengatakan bahwa kehadiran dan kesiapan TNI-Polri dalam forum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, terbuka, dan berkomitmen penuh terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.
Forum ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menyediakan peluang besar bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi kerja sama di berbagai sektor, seperti transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan Pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya pengamanan yang baik dan ketat, para peserta forum dapat fokus pada agenda utama mereka, termasuk penjajakan kerja sama bisnis yang lebih mendalam antara Indonesia dan negara-negara Afrika,” tambah Fadil.
Fadil menegaskan bahwa TNI dan Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul selama acara berlangsung.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya M. Khairil Lubis menyatakan bahwa personel dan materiil yang dibutuhkan untuk pengamanan sudah siap di lokasi masing-masing.
Dirinya juga pentingnya dukungan masyarakat Bali dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung.
“Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kesuksesan acara internasional. Hal ini sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi dan kerja sama bisnis di masa depan,” jelas Khairil. []](https://sumselexpres.com/wp-content/uploads/2024/08/images-9-1-148x111.jpeg)
