Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus melakukan pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan perlindungan sosial dan subsidi. Perbaikan basis data menjadi penting karena pengelompokan kesejahteraan masyarakat melalui desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif keluarga sekaligus menjadi salah satu rujukan dalam perumusan dan penyaluran berbagai kebijakan pemerintah. Dengan data yang semakin akurat dan mutakhir, subsidi diharapkan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembenahan DTSEN dengan meningkatkan dukungan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas data sekaligus mendukung pelaksanaan sensus dan pemutakhiran informasi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Langkah tersebut diperlukan karena pemerintah menyadari masih terdapat keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara aktual.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp7 triliun kepada BPS untuk kebutuhan pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus. Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan akurasi data sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Data yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi kesalahan dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan maupun berbagai bentuk subsidi dari negara.
Purbaya juga mengatakan kualitas pemeringkatan desil diharapkan semakin baik pada tahun depan setelah berbagai proses pemutakhiran dilakukan. Pemerintah menyadari bahwa survei tetap memiliki kemungkinan kesalahan, tetapi peningkatan kualitas metodologi, cakupan data, dan verifikasi lapangan diharapkan dapat membuat hasil pemeringkatan lebih rapi dan mencerminkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari mengatakan berbagai keluhan masyarakat mengenai ketidakakuratan desil harus dipandang sebagai masukan penting untuk melakukan koreksi terhadap sistem. Menurut Qodari, pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki basis data perlindungan sosial.
Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembaruan basis data perlindungan sosial. Evaluasi atau rebasing diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat menggunakan data yang semakin sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi terus menyesuaikannya berdasarkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.
Perhatian terhadap kualitas DTSEN juga berkaitan dengan semakin pentingnya efisiensi belanja negara. Ketika anggaran subsidi dan bantuan sosial memiliki nilai besar, ketepatan penerima menjadi faktor yang menentukan efektivitas penggunaan uang negara. Data yang tidak akurat berpotensi membuat anggaran tidak sepenuhnya memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Sebaliknya, data yang terus diperbarui dapat membantu pemerintah mengarahkan sumber daya secara lebih tepat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa desil bukanlah ukuran absolut mengenai pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga. Desil menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak menyamakan angka desil dengan nominal penghasilan atau tingkat kekayaan secara langsung.
Amalia menjelaskan bahwa penentuan desil dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan. Faktor yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kondisi disabilitas. Berbagai informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik Proxy Means Test atau PMT untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Dengan metode tersebut, posisi desil seseorang dapat mengalami perubahan. Sebuah keluarga yang sebelumnya berada pada kelompok tertentu dapat berpindah posisi ketika kondisi sosial ekonominya berubah atau ketika posisi relatif keluarga tersebut dibandingkan rumah tangga lain mengalami perubahan. Artinya, desil bukan label permanen yang melekat pada suatu keluarga.
Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan angka desil tidak selalu berarti terjadi kesalahan administratif. Perubahan dapat mencerminkan adanya pembaruan informasi mengenai kondisi keluarga maupun perubahan posisi relatif dalam keseluruhan populasi. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata, mekanisme pemutakhiran tetap diperlukan agar informasi dapat dikoreksi.
Pemerintah bersama BPS saat ini terus melakukan pemutakhiran DTSEN melalui proses sensus dan pengumpulan informasi sosial ekonomi. Proses tersebut diharapkan dapat memperkecil kesalahan dalam pemeringkatan sekaligus memperkuat basis data yang digunakan untuk kebijakan perlindungan sosial. Hasil pemutakhiran juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga terus memastikan proses pembaruan data berjalan transparan dan mudah dipahami masyarakat. Konsep desil, mekanisme pemutakhiran, serta cara menyampaikan koreksi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kualitas data. Dengan keterlibatan publik, potensi kesalahan dapat lebih cepat ditemukan dan diperbaiki.
Pembenahan DTSEN menjadi langkah penting menuju sistem subsidi dan perlindungan sosial yang lebih berkeadilan. Pemerintah terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Melalui dukungan anggaran, pemutakhiran berkala, metodologi statistik yang kuat, serta respons terhadap keluhan masyarakat, DTSEN dapat menjadi fondasi kebijakan sosial yang semakin akurat, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
