Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, digitalisasi menjadi strategi utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial.
Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan implementasi penuh digitalisasi bansos pada Agustus 2025, dengan mengandalkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari identitas digital, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarinstansi. Sistem ini terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui secara berkala bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengajuan hingga penyaluran bansos ke depan akan dilakukan secara digital. Kami ingin setiap warga yang mengajukan bansos tahu status pengajuannya. Jika mereka tidak lolos, akan ada penjelasan secara digital. Masyarakat juga diberi ruang untuk memberikan sanggahan,jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi akan membantu memperkuat prinsip akuntabilitas dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap program bansos. Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga transparansi dan keadilan sosial, ujarnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menyatakan kesiapan kementeriannya dalam mendukung digitalisasi bansos melalui penguatan infrastruktur dan keamanan sistem. Kementerian Kominfo mendukung penuh digitalisasi data bansos. Kami memastikan sistemnya tangguh dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, jelas Meutya.
Meutya juga menyebutkan bahwa proses digitalisasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan sistem nasional melalui integrasi data lintas sektor. Digitalisasi penyaluran bansos adalah langkah penting menuju sistem pelayanan publik yang modern dan inklusif, tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Kemensos juga melakukan peralihan skema penyaluran bansos dari tunai melalui PT Pos ke sistem rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Tercatat sebanyak 456.713 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bansos tahap ketiga melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dengan saldo hingga Rp1 juta.
Transformasi ini juga membuka tantangan baru, khususnya di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses ke perangkat digital dan pemahaman teknologi. Kemensos menyadari hal tersebut dan sedang menyiapkan program literasi digital serta pendampingan bagi para KPM. Kami tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal karena keterbatasan teknologi. Akan ada pendampingan bagi mereka, kata Saifullah.
Di sisi lain, digitalisasi ini dinilai mampu menekan potensi kesalahan penyaluran, seperti inclusion dan exclusion error. Pemerintah berharap sistem baru ini dapat meningkatkan kualitas intervensi sosial dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. *
![Denpasar - Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aman dan terbuka bagi diplomasi internasional, sekaligus menjadi mitra bisnis yang menjanjikan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali.
Acara ini menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis global untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, mengatakan bahwa kehadiran dan kesiapan TNI-Polri dalam forum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, terbuka, dan berkomitmen penuh terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.
Forum ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menyediakan peluang besar bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi kerja sama di berbagai sektor, seperti transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan Pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya pengamanan yang baik dan ketat, para peserta forum dapat fokus pada agenda utama mereka, termasuk penjajakan kerja sama bisnis yang lebih mendalam antara Indonesia dan negara-negara Afrika,” tambah Fadil.
Fadil menegaskan bahwa TNI dan Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul selama acara berlangsung.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya M. Khairil Lubis menyatakan bahwa personel dan materiil yang dibutuhkan untuk pengamanan sudah siap di lokasi masing-masing.
Dirinya juga pentingnya dukungan masyarakat Bali dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung.
“Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kesuksesan acara internasional. Hal ini sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi dan kerja sama bisnis di masa depan,” jelas Khairil. []](https://sumselexpres.com/wp-content/uploads/2024/08/images-9-1-148x111.jpeg "Indonesia Perkuat Posisi Sebagai Destinasi Aman untuk Diplomasi Internasional dan Peluang Bisnis")
