Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap menambah pendanaan apabila anggaran yang tersedia bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencukupi kebutuhan operasi di lapangan.
“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan, BNPB saat ini memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Namun, pemerintah belum mencairkan tambahan dana khusus untuk karhutla karena BNPB masih melakukan asesmen dan belum menyampaikan kebutuhan biaya secara keseluruhan.
“BNPB belum kasih biaya total, kami nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, dia (BNPB) akan menilai ulang,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak membatasi besaran tambahan anggaran yang dapat diajukan BNPB selama pengajuan tersebut sesuai kebutuhan riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Keuangan, kata dia, akan memberikan dukungan pendanaan karena penanganan bencana menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.
“Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya beda dengan belanja biasa,” tegas Purbaya.
Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Sebagian anggaran tersebut telah diberikan pemerintah untuk memperkuat langkah penanggulangan di wilayah terdampak.
Kebijakan penambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk mengatasi kebakaran di sejumlah daerah.
“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua,” kata Prabowo.
Dengan kesiapan anggaran dan pengerahan sumber daya tersebut, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat berlangsung cepat, terukur, dan sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran agar setiap dukungan fiskal benar-benar memperkuat operasi pemadaman dan melindungi masyarakat terdampak.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan respons kebencanaan sebagai prioritas, dengan mekanisme pembiayaan yang dapat disesuaikan secara cepat mengikuti perkembangan situasi dan hasil evaluasi BNPB di lapangan, terutama di wilayah yang menghadapi ancaman karhutla berulang tahunan.
