Pemerintah Tegaskan Kopdes Merah Putih Sebagai Infrastruktur Distribusi Subsidi, Bukan Rival Minimarket

oleh -1 Dilihat
banner 468x60

BANDUNG, — Pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dirancang untuk menyaingi toko ritel modern atau minimarket. Koperasi itu diposisikan sebagai infrastruktur negara untuk memperkuat pelayanan dan memperbaiki distribusi barang bersubsidi hingga ke tingkat desa.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran pelaku industri ritel terhadap arah kebijakan pemerintah seiring berkembangnya koperasi desa.

banner 336x280

“Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi,” kata Zulkifli.

Ia juga memastikan pemerintah tidak memberlakukan penghentian sementara penerbitan izin usaha ritel. “Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, persoalan utama yang hendak dibenahi adalah panjangnya rantai distribusi barang bersubsidi, yang membuat harga di tangan masyarakat lebih mahal dari semestinya. LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi menjadi contoh yang disorot. Ke depan, LPG 3 kg akan disalurkan melalui KDKMP dengan kisaran harga Rp16.500 hingga Rp18.000.

“Gas tersebut merupakan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, penyalurannya masih berpotensi salah sasaran,” katanya.

Selain menyalurkan subsidi, KDKMP akan berperan sebagai pembeli (offtaker) hasil produksi warga, mulai dari gabah, hasil pertanian, perikanan, hingga peternakan. Zulkifli mencontohkan harga pembelian gabah yang telah ditetapkan pemerintah Rp6.500 per kilogram, tetapi di lapangan masih ada petani yang melepasnya sekitar Rp5.000 per kilogram.

“Apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli dengan harga itu, Koperasi Desa Merah Putih dapat mengambil peran sebagai pembeli,” ujarnya.

Dari sisi industri, Ketua Umum Aprindo Solihin menyatakan pelaku ritel tidak memandang KDKMP sebagai ancaman yang harus dihadapi lewat persaingan langsung. Ia justru melihat peluang kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jaringan ritel modern.

Meski demikian, Solihin menekankan pentingnya kepastian regulasi serta harmonisasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah agar rencana investasi, perluasan gerai, dan penyerapan tenaga kerja tetap berjalan.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang,” katanya.

Ia menambahkan, “Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan.”

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.