Oleh : Radjiman Arif*)
Indonesia sedang memasuki babak baru pembangunan energi. Peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) oleh Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026 bukan sekadar penambahan kapasitas pembangkit, melainkan langkah strategis menuju kemandirian energi. Tahap awal dimulai melalui 14 proyek dengan kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di enam provinsi. Program ini menjadi bagian dari agenda pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Presiden Prabowo menempatkan program tersebut dalam kerangka yang lebih besar, yakni membangun Indonesia yang mampu berdiri di atas kekuatan energinya sendiri. Ia menargetkan kapasitas 100 GWp dapat diwujudkan dalam tiga tahun, bahkan membuka peluang penyelesaian lebih cepat. Menurut Prabowo, pengembangan energi surya harus berjalan bersama optimalisasi panas bumi, gas, dan sumber daya energi domestik lainnya agar ketergantungan terhadap impor dapat terus ditekan. Arah tersebut memperlihatkan bahwa energi ditempatkan sebagai fondasi penting bagi ketahanan ekonomi dan pembangunan nasional.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa transisi energi di bawah pemerintahan Prabowo diarahkan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi sebagai bagian dari strategi kedaulatan nasional. Ketika sumber energi domestik semakin banyak dimanfaatkan, Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga energi global. Kebijakan ini juga relevan dengan kebutuhan menjaga daya saing industri nasional yang semakin membutuhkan pasokan listrik andal dan berkelanjutan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memberikan gambaran mengenai besarnya skala program tersebut. Ia menyebut tahap awal 5,3 GWp yang mulai dikerjakan Indonesia telah menjadi salah satu proyek PLTS terbesar di dunia. Menurut Darmawan, pencapaian tersebut menunjukkan Indonesia tidak lagi sekadar berbicara mengenai transisi energi, tetapi telah memasuki tahap pembangunan energi bersih dalam skala global. PLN juga memiliki peran penting memastikan proyek berjalan terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional.
Skala tersebut semakin menarik karena 14 proyek awal memiliki nilai investasi sekitar 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp135 triliun. Investasi tersebut diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi, termasuk efisiensi anggaran dan penguatan sistem kelistrikan. Artinya, pembangunan energi bersih mulai ditempatkan sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat fiskal sekaligus memperkuat fondasi energi nasional.
Dari sisi koordinasi ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kesiapan pemerintah mengawal percepatan program tersebut. Dukungan lintas kementerian menjadi penting karena pembangunan 100 GWp membutuhkan sinkronisasi investasi, industri, pembiayaan, infrastruktur, dan kebijakan. Komitmen pemerintah mempercepat proyek ini menunjukkan bahwa energi bersih telah ditempatkan sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai skema untuk mempercepat investasi PLTS, termasuk pembiayaan domestik dan kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki teknologi serta kemampuan produksi panel surya dan baterai. Danantara juga mengembangkan prototipe PLTS berkapasitas 1 MW di Sumenep sebagai salah satu model yang dapat dikembangkan lebih luas. Kehadiran pembiayaan dan investasi nasional akan memperkuat kemampuan Indonesia menjalankan proyek secara berkelanjutan.
Kehadiran industri pendukung menjadi faktor penting agar manfaat program tidak berhenti pada pembangunan pembangkit. Rantai pasok panel surya, baterai, konstruksi, jasa teknik, hingga pemeliharaan dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru. Dengan demikian, investasi energi terbarukan berpotensi sekaligus memperkuat industrialisasi nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dampaknya dapat dirasakan mulai dari kawasan industri hingga daerah yang menjadi lokasi proyek.
Program ini juga memiliki dimensi pemerataan. Pengembangan PLTS diarahkan tidak hanya untuk sistem kelistrikan besar, tetapi juga membuka peluang elektrifikasi wilayah yang membutuhkan akses energi lebih baik. Pemanfaatan PLTS dan sistem penyimpanan energi memungkinkan sumber listrik lokal dikembangkan sesuai karakteristik daerah, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit diesel yang membutuhkan BBM. Dengan pendekatan tersebut, energi bersih dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan.
Tahap awal 5,3 GWp menjadi bukti bahwa target 100 GWp mulai diterjemahkan ke dalam proyek konkret. Sejumlah proyek telah memasuki tahap tender, groundbreaking, maupun konstruksi, termasuk PLTS terapung di Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede serta proyek PLTS di Madura, Bali, Banyuwangi, Pasuruan, dan sejumlah lokasi lainnya. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa target besar pemerintah mulai memiliki pijakan implementasi yang nyata.
Pada akhirnya, PLTS 100 GWp layak dipandang sebagai lompatan peradaban energi Indonesia. Pemerintah tidak hanya membangun pembangkit, tetapi sedang membangun fondasi kemandirian, investasi, industrialisasi, pemerataan, dan ketahanan nasional. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, koordinasi ekonomi yang kuat, dukungan Danantara, serta kesiapan PLN, target besar tersebut memiliki arah implementasi yang semakin jelas. Jika konsistensi ini dipertahankan, Indonesia berpeluang memasuki era energi yang lebih mandiri, bersih, tangguh, dan berdaya saing.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
