Oleh: Abdul Gani*
Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Keberhasilan pemerintah selama setahun melalui revitalisasi ribuan sekolah dan penyaluran bantuan pendidikan menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif pada masa mendatang.
Salah satu agenda strategis Presiden Prabowo adalah memperluas program revitalisasi sekolah. Kebijakan ini menyasar bangunan sekolah dan pesantren yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah menyadari bahwa fasilitas pendidikan yang memadai merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus memberikan kesempatan yang lebih baik kepada seluruh anak bangsa.
Pada 2025, sekitar 17.000 satuan pendidikan dilaporkan telah selesai diperbaiki. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, cakupan program tersebut meningkat hingga mencapai 71.744 sekolah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur pendidikan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Upaya tersebut akan dilanjutkan melalui target perbaikan 100.000 sekolah pada 2027 dan 100.000 sekolah kembali pada 2028. Selanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian renovasi seluruh sekolah yang masih membutuhkan perbaikan pada 2029, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren. Agar sasaran tersebut tercapai, pelaksanaan program perlu disertai pengawasan, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala supaya pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan.
Pemerataan fasilitas pendidikan juga harus menjadi perhatian utama. Sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar membutuhkan dukungan yang setara dengan lembaga pendidikan di perkotaan. Ruang kelas yang aman, atap yang tidak bocor, sanitasi memadai, dan fasilitas pendukung yang berfungsi baik merupakan bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan pemerataan pembangunan, anak-anak dari berbagai wilayah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Selain membenahi bangunan, pemerintah mendorong modernisasi pembelajaran melalui distribusi layar interaktif ke sekolah-sekolah. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa, menyajikan materi secara menarik, dan mempermudah pemahaman pelajaran. Meski demikian, penyediaan perangkat harus diimbangi peningkatan kompetensi guru, dukungan infrastruktur digital, serta pemeliharaan peralatan agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Pembangunan sumber daya manusia turut diperkuat melalui berbagai program Kementerian Agama (Kemenag). Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan peserta didik dan kerukunan antarumat beragama. Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar, menilai pembangunan nasional tidak semestinya hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengutamakan kualitas manusia yang cerdas, sejahtera, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis.
Dalam sektor pendidikan, Kemenag mencatat sebanyak 5.180.170 siswa menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026 dengan total anggaran mencapai Rp4,038 triliun. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya agar dapat melanjutkan pendidikan. Program ini penting untuk mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan anak meninggalkan bangku sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya.
Dukungan pendidikan juga diberikan kepada 289.255 mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), dengan nilai bantuan mencapai Rp3,032 triliun. Gugun Gumilar menjelaskan bahwa perhatian pemerintah menjangkau sekitar 1,5 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekitar 1,2 juta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Cakupan tersebut menggambarkan upaya membangun kualitas manusia secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan usia dini hingga jenjang perguruan tinggi.
Besarnya jumlah penerima bantuan perlu diikuti dengan pengelolaan program yang tepat sasaran, proses pencairan yang mudah, dan evaluasi yang terbuka. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bantuan mampu meringankan beban keluarga serta memperluas kesempatan belajar, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, dukungan pendidikan tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan peserta didik.
Di sisi lain, penguatan kerukunan umat beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, tanggung jawab, serta sikap menghormati perbedaan. Lingkungan sosial yang harmonis akan mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan memperkuat persatuan bangsa.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkokoh fondasi pendidikan nasional melalui perbaikan sekolah, bantuan bagi peserta didik, dan pemanfaatan teknologi. Namun, keberhasilan jangka panjang membutuhkan pemerataan, pengawasan, serta peningkatan mutu pembelajaran secara konsisten. Pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat perlu terus bersinergi agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Dengan komitmen bersama, pendidikan dapat menjadi bekal kuat untuk melahirkan generasi berkualitas dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
*Penulis merupakan pengamat pendidikan
