Jakarta – Sejumlah pihak mengingatkan agar isu September Hitam tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.
Pengamat politik Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai isu September Hitam di media sosial sebagai bentuk aktivisme digital yang positif, namun perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi mobilisasi massa berbasis kebencian.
“Fenomena September Hitam ini, secara umum bagian dari aktivisme digital yang positif, sebagai pengingat kolektif publik. Tapi jangan sampai berubah menjadi mobilisasi emosi,” ujar Ayip.
Menurut Ayip, aksi penyampaian pendapat terkait September Hitam merupakan bagian dari demokrasi. Kendati demikian, mahasiswa dan masyarakat sipil perlu mengevaluasi apakah demonstrasi menjadi satu-satunya cara untuk mendorong penyelesaian persoalan HAM masa lalu.
“Demonstrasi terkait September Hitam bagian dari demokrasi. Namun pertanyaannya, apakah demonstrasi hanya satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan. Di sini mahasiswa dan masyarakat sipil perlu evaluasi,” kata Ayip.
Ia menilai pemerintah telah melakukan sejumlah kemajuan dalam penanganan persoalan HAM masa lalu, meski masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan. Karena itu, tuntutan yang disampaikan dalam aksi dinilai perlu diarahkan pada persoalan yang lebih konkret.
“Artinya, ada kemajuan yang dilakukan pemerintah, tapi PR-nya juga banyak. Makanya kalau ada demonstrasi, harusnya tuntutannya berubah. Misalnya, berapa korban yang belum terverifikasi, bagaimana memastikan pemulihan tidak di atas kertas, atau pelanggaran serupa tidak terjadi lagi,” katanya.
Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu juga mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil mengedepankan diskusi yang lebih substantif mengenai upaya penyelesaian persoalan HAM.
“Mahasiswa atau masyarakat sipil harus mampu mendorong diskusi yang lebih substantif. Misalnya apakah program pemulihannya sudah berjalan efektif, siapa saja korbannya yang sudah menerima haknya, apa yang dilakukan negara agar peristiwa serupa tak terulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh isu “Black September” dan tetap menjaga kedamaian serta keamanan.
“Saya mengimbau masyarakat di wilayah Papua Barat jangan terprovokasi dengan isu-isu yang dibawa sebagai agenda ‘Black September’. Kalau kita terprovokasi berarti kita masuk dalam skenario oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Alfred.
Alfred menegaskan kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, ia memastikan kepolisian siap memediasi dan mempertemukan massa aksi dengan instansi pemerintah terkait untuk menyampaikan tuntutan.
“Kita akan mediasi, kita akan membantu untuk mempertemukan dengan instansi pemerintah yang terkait. Jadi harapan saya ke depan tidak lagi terjadi seperti ini,” ucapnya.
Imbauan tersebut menekankan pentingnya menjaga penyampaian aspirasi terkait September Hitam tetap substantif dan tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. (*)
