Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional menunjukkan capaian penting melalui percepatan hilirisasi yang didukung oleh kerja sama internasional.
Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi merupakan langkah transformasi struktural untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis inovasi dan nilai tambah. Upaya ini dijalankan secara sinergis lintas kementerian dengan dukungan sektor pendidikan tinggi, energi, dan investasi, guna mempercepat proses industrialisasi yang berdaya saing tinggi di pasar global.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menyampaikan pihaknyamenggandeng 30 kampus dan industri asal China dalam mempercepat upaya hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Langkah ini merupakan strategi konkret dalam memadukan riset akademik dengan kebutuhan industri agar menghasilkan inovasi yang berdampak ekonomi.
“Inilah yang kita ingin dorong. Jadi matching ini dalam dua hal, dalam tenaga kerja dan juga dalam matching inovasi, sehingga para peneliti-peneliti kita yang hebat di Indonesia ini bisa menghilirisasikan dan men_scale up_ hasil dari penelitian mereka,” kata Stella.
Ia menambahkan, hilirisasi membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang, yang saat ini masih terbatas di dalam negeri. Karena itu, kolaborasi lintas negara menjadi langkah strategis untuk mempercepat transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.
“Selain dengan Tiongkok, kerja sama internasional juga diperluas ke Rusia, khususnya di sektor energi strategis,” imbuhnya.
Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, mengungkapkan bahwa Indonesia memperkuat kerja sama energi dengan Rusia, termasuk dengan perusahaan besar seperti Gazprom dan Rosneft.
“Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dengan Rusia di semua area energi strategis mulai dari penyediaan teknologi untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek CCS/CCUS,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia berfokus pada transformasi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan percepatan hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam.
“Pemerintah berupaya mengoordinasikan 26 komoditas vital, untuk memastikan hilirisasi berjalan terintegrasi dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, di bidang investasi, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Tirta Nugraha Mursitama, menjelaskan bahwa diplomasi investasi kini menjadi instrumen strategis untuk menjamin setiap kerja sama internasional memberikan manfaat konkret bagi pembangunan nasional.
“Diplomasi investasi harus menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional mampu diterjemahkan menjadi realisasi investasi nyata di lapangan,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, BKPM berupaya mengubah paradigma kerja sama internasional dari sekadar komitmen politik menjadi wujud nyata investasi produktif yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan industri berbasis hilirisasi.
Sinergi lintas kementerian dan kolaborasi internasional tersebut menandai arah baru pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintah tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memastikan bahwa setiap hasil bumi diolah di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah dan manfaat maksimal bagi rakyat.
