Jakarta – Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi online, yang menjadi momok serius bagi bangsa Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 – 8 Maret 2025, pihaknya berhasil menangani lebih dari 1,3 juta konten judi online.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.118.849 konten berkaitan dengan perjudian daring yang mayoritas bersumber dari situs dan alamat IP sebanyak 1.017.274 kasus, serta 46.207 konten yang berasal dari platform Meta seperti Facebook dan Instagram.
Alexander juga menegaskan kesiapan Kemenkomdigi untuk mengoperasikan Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) secara penuh pada Oktober 2025, yang akan semakin memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal, khususnya judi online yang meresahkan masyarakat.
Langkah serupa juga diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK telah meminta kepada pihak perbankan untuk memblokir lebih dari 27 ribu rekening bank yang terindikasi digunakan dalam praktik judi online, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebanyak 25.912 rekening. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menutup celah finansial yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku judi daring.
Di sisi lain, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, BNN memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang terstandarisasi dan mudah diakses masyarakat, sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam menangani masalah narkoba.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa KPK telah merumuskan Aksi Pencegahan Korupsi periode 2025-2026 sebagai implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Fokus utama aksi ini meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang menunjukkan upaya sistematis dalam mencegah praktik korupsi di berbagai sektor.
Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, memberikan apresiasi tinggi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masif sejak masa awal pemerintahannya.
“Kasus-kasus korupsi yang selama ini tidak tersentuh kini mulai diungkap, seperti kasus PT Timah dan lainnya. Ini membuktikan bahwa upaya untuk menciptakan good and clean governance tengah berjalan serius,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa survei menunjukkan 75% publik merasa puas dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah saat ini.
Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan, uang, atau pengaruh besar.
“Pemerintah telah membuktikan hal ini dengan tindakan nyata terhadap kasus korupsi besar senilai Rp271 triliun dan praktik tambang ilegal yang merugikan negara. Keberanian ini mulai mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” tegasnya.
Kepala Negara juga menekankan bahwa integritas menjadi nilai utama dalam setiap kebijakan pemerintahan.
Selain itu, pemerintahan Prabowo memperkuat sinergi lintas lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk menutup celah hukum dan mempercepat proses penegakan keadilan secara efektif dan transparan. Pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antar lembaga agar prinsip keadilan ditegakkan secara profesional tanpa intervensi, dengan reformasi hukum yang berbasis teknologi dan cepat.
“Dengan semangat ini, Indonesia mulai menapaki jalan menuju pemerintahan yang bersih dan berdaulat, di mana korupsi bukan lagi budaya, melainkan musuh bersama bangsa,” kata Presiden Prabowo.
Setahun setelah resmi menjabat, Prabowo telah menjadi lambang keberanian dan ketegasan dalam menegakkan keadilan. Dari upaya penghapusan tambang ilegal hingga pengusutan berbagai kasus korupsi besar, pesan yang dihadirkan sangat tegas: tidak ada satu pun yang kebal dari hukum.
Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo kini melangkah ke arah masa depan di mana kejujuran dijunjung tinggi, hukum ditegakkan secara konsisten, dan keadilan benar-benar melayani kepentingan rakyat. (*)
