Oleh: Bara Winatha*)
Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, swasembada pangan dapat dimaknai sebagai simbol kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, membangun arsitektur swasembada pangan dan strategi surplus berkelanjutan menjadi agenda strategis yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan desain kebijakan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan produksi, perlindungan lahan, kepastian hukum agraria, hingga tata niaga dan manajemen cadangan pangan yang terukur. Arsitektur inilah yang akan menentukan apakah surplus yang diraih hari ini dapat bertahan dalam jangka panjang atau hanya menjadi capaian sesaat.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penguatan stok beras nasional dalam beberapa bulan terakhir menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan swasembada pangan sekaligus kesiapan Indonesia memasuki pasar ekspor. Ia menjelaskan bahwa stok cadangan beras pemerintah secara nasional saat ini telah mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat seiring panen raya serta tren produksi yang naik sekitar 15 persen hingga Maret. Menurutnya, apabila tren tersebut mampu dipertahankan selama tiga bulan ke depan, stok nasional berpotensi menembus enam juta ton, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.
Konsistensi produksi hingga akhir tahun bahkan dapat mendorong potensi surplus hingga sembilan juta ton. Namun keberhasilan tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Swasembada harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan fondasi struktural, bukan sekadar mengandalkan momentum panen yang baik. Keberlanjutan swasembada sangat bergantung pada program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang terus diperluas. Realisasi cetak sawah sekitar 200 ribu hektare pada tahun sebelumnya dan target peningkatan menjadi 250 ribu hektare tahun ini menjadi bagian dari strategi memperluas basis produksi nasional.
Program optimalisasi lahan yang telah berjalan ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun terakhir juga bentuk penguat kapasitas produksi jangka panjang. Lebih jauh, Amran menyampaikan bahwa saat ini terdapat sembilan komoditas yang telah mencapai swasembada, meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Pendekatan bertahap dan berbasis prioritas tersebut menunjukkan bahwa arsitektur swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada satu komoditas, melainkan pada penguatan menyeluruh sektor pertanian.
Namun peningkatan produksi saja tidak cukup tanpa perlindungan terhadap lahan pertanian. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan bahwa arah baru reforma agraria kini difokuskan untuk mendukung swasembada pangan serta memperkuat kepastian hukum pertanahan. Ia menjelaskan bahwa pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi prioritas, mengingat pada periode 2019 hingga 2021 alih fungsi lahan di delapan provinsi mencapai 136 ribu hektare. Setelah penerapan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi sejak 2021 hingga 2025, angka tersebut turun drastis menjadi sekitar 5.800 hektare.
Nusron menegaskan bahwa alih fungsi lahan tidak boleh mengganggu ketahanan pangan nasional. Perlindungan lahan produktif merupakan elemen krusial dalam arsitektur swasembada, karena tanpa ruang produksi yang memadai, peningkatan hasil pertanian akan sulit dipertahankan. Selain itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tetap dilanjutkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, sekitar 600 ribu bidang tanah berhasil disertifikasi guna mencegah sengketa baru dan memberikan rasa aman bagi petani dalam mengelola lahannya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebanyak 284 ribu hektare tanah terlantar telah ditetapkan menjadi tanah negara dan akan dialihkan kepada pihak yang mampu mengelolanya secara produktif. Langkah ini menunjukkan bahwa reforma agraria telah mengoptimalisasi pemanfaatan tanah untuk mendukung produksi pangan nasional. Digitalisasi layanan pertanahan yang terus diperkuat juga menjadi bagian dari modernisasi tata kelola agraria agar lebih cepat, terukur, dan akurat. Dengan kepastian hukum dan perlindungan lahan yang kuat, fondasi swasembada pangan menjadi semakin kokoh.
Di tengah optimisme peningkatan produksi dan penguatan fondasi agraria, dinamika perdagangan global tetap menjadi tantangan yang harus dikelola secara cermat. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa Indonesia pada prinsipnya memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memperkuat ketahanan pangan secara mandiri. Ia menilai bahwa aspirasi masyarakat yang menghendaki pengurangan impor dapat dijawab dengan peningkatan produksi dan manajemen sistem pangan yang terukur.
Lebih lanjut, Baskoro mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian serius terhadap stabilitas harga saat panen raya. Kolaborasi dengan Perum Bulog sangat penting agar penyerapan gabah berjalan optimal dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan. Dengan demikian, surplus yang dihasilkan tidak justru merugikan petani akibat harga yang jatuh. Keseimbangan antara produksi, distribusi, dan stabilitas harga menjadi kunci agar swasembada benar-benar berdampak pada kesejahteraan.
Terlihat bahwa arsitektur swasembada pangan dan strategi surplus berkelanjutan memerlukan sinergi lintas sektor. Peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan perlindungan lahan, kepastian hukum agraria, serta tata niaga yang adil dan transparan. Surplus yang kuat membuka peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, namun harus tetap menjaga kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia dapat melangkah lebih percaya diri sebagai negara yang mandiri dalam pangan sekaligus mampu berkontribusi pada stabilitas pangan regional dan global.
*)penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan
