Oleh : Dimas Kurniawan )*
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menandai babak baru diplomasi aktif yang tidak sekadar simbolik, tetapi konkret dan terukur dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya konsisten pada amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, tetapi juga mampu menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam strategi diplomasi yang relevan dengan dinamika global. Di tengah kompleksitas geopolitik dan tarik-menarik kepentingan kekuatan besar, Indonesia tampil dengan posisi yang jelas, bermartabat, dan berorientasi pada solusi damai yang berkeadilan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah maju yang konkret untuk memerdekakan Palestina dari cengkeraman Israel. Ia memandang keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil inisiatif diplomatik tersebut sebagai terobosan yang membanggakan sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata internasional. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran bahwa perjuangan Palestina membutuhkan dukungan nyata di berbagai forum strategis, bukan hanya pernyataan solidaritas.
Pandangan itu sejalan dengan garis besar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas dalam menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan, serta aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan dalam BoP memperlihatkan bagaimana prinsip tersebut diaktualisasikan secara progresif. Indonesia tidak terjebak pada retorika, melainkan masuk ke ruang-ruang perundingan yang menentukan arah kebijakan global terkait Palestina.
Presiden Prabowo Subianto, melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian saat berada di Washington DC, kembali menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan sikap final bangsa Indonesia. Keterlibatan tersebut mengirim pesan kuat bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mendorong terwujudnya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Diplomasi tingkat tinggi ini sekaligus memperlihatkan kemampuan pemerintah membangun komunikasi dengan berbagai pihak tanpa kehilangan prinsip dasar perjuangan.
Momentum keikutsertaan Indonesia dalam BoP juga memiliki makna kemanusiaan yang mendalam, terutama bagi warga Gaza yang terus menghadapi tekanan konflik berkepanjangan. Dalam suasana Ramadan, kebutuhan akan jaminan keamanan dan stabilitas menjadi semakin mendesak. Harapan agar masyarakat muslim Gaza dapat menjalankan ibadah dengan tenang bersama keluarga menjadi dorongan moral yang tidak dapat diabaikan. Indonesia, melalui jalur diplomasi dan kerja sama multilateral, berupaya menghadirkan kontribusi yang berdampak langsung pada perlindungan warga sipil.
Rencana kontribusi Indonesia dalam International Stabilization Force menjadi cerminan konkret dari komitmen tersebut. Fokus utama kontingen Indonesia diarahkan pada perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan. Orientasi ini menegaskan karakter diplomasi Indonesia yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas. Dalam situasi pascakonflik, kehadiran pasukan yang berorientasi pada perlindungan dan bantuan kemanusiaan sangat menentukan keberhasilan transisi menuju stabilitas jangka panjang.
Selain itu, dukungan terhadap pembentukan liaison office oleh Otoritas Palestina menunjukkan keseriusan dalam membangun mekanisme koordinasi yang efektif. Langkah ini penting agar setiap inisiatif dalam kerangka Board of Peace berjalan selaras dengan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menempatkan proses transisi politik sebagai bagian integral dari perjuangan menuju kedaulatan penuh.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam rencana penyelenggaraan sesi khusus mengenai Palestina di Jakarta pada April 2026 di sela rangkaian KTT D-8. Inisiatif ini memperlihatkan bahwa Indonesia ingin menjadikan isu Palestina sebagai agenda prioritas dalam forum negara-negara berkembang. Upaya tersebut berpotensi memperluas dukungan internasional sekaligus memperkuat solidaritas global terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Apresiasi dari pihak Palestina atas konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan mereka menjadi pengakuan tersendiri atas kredibilitas diplomasi nasional. Bantuan kemanusiaan yang terus mengalir, dukungan politik di berbagai forum internasional, serta kesiapan terlibat dalam mekanisme stabilisasi menunjukkan bahwa Indonesia hadir sebagai mitra strategis yang dapat diandalkan.
Keikutsertaan dalam Board of Peace dengan demikian bukan sekadar langkah diplomatik, melainkan manifestasi tanggung jawab moral dan konstitusional. Pemerintah memahami bahwa perjuangan Palestina adalah bagian dari perjuangan global melawan penjajahan dan ketidakadilan. Melalui kombinasi diplomasi tingkat tinggi, kerja sama multilateral, kontribusi stabilisasi, dan bantuan kemanusiaan, Indonesia menegaskan posisinya sebagai bangsa yang konsisten membela hak kemerdekaan setiap bangsa.
Di tengah berbagai tantangan global, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh. Reputasi sebagai negara demokrasi terbesar di dunia muslim memberi legitimasi moral dalam mengadvokasi kepentingan Palestina. Dengan terlibat aktif dalam Board of Peace, Indonesia tidak hanya memperjuangkan satu isu regional, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap tata dunia yang lebih adil.
Pada akhirnya, komitmen terhadap Palestina adalah cermin dari jati diri bangsa. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan pada nilai kemanusiaan dapat berjalan seiring dengan kepentingan nasional dan penguatan peran global. Board of Peace menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk menghadirkan solusi, membangun konsensus, dan memastikan bahwa harapan rakyat Palestina untuk merdeka tetap menyala. Dalam konteks inilah diplomasi Indonesia menemukan makna sejatinya, sebagai jalan teguh menuju perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pemerhati Hubungan Internasional
