Oleh: Aisyah Maharani )*
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat intervensi bagi warga yang terdeteksi memiliki faktor risiko kesehatan. Program ini tidak hanya memperluas akses pemeriksaan, tetapi memastikan setiap temuan klinis segera ditindaklanjuti melalui pengobatan, konseling, maupun rujukan yang terintegrasi dengan layanan primer.
Prabowo Subianto, menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakan fondasi pembangunan modal manusia. Pemerintah menjamin layanan CKG dapat diakses seluruh warga Indonesia secara rutin setiap tahun sepanjang hidup. Kebijakan tersebut dirancang sebagai hak dasar masyarakat dan akan terus diperluas cakupannya hingga menjangkau seluruh populasi dari berbagai kelompok usia.
Presiden memandang CKG sebagai langkah rasional untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui deteksi dini penyakit. Ia menilai investasi pada skrining kesehatan akan menghasilkan penghematan besar dalam jangka panjang karena penyakit dapat ditangani sebelum berkembang menjadi komplikasi yang lebih mahal dan kompleks. Dengan pendekatan preventif tersebut, pemerintah optimistis kualitas sumber daya manusia meningkat dan beban pembiayaan kesehatan dapat ditekan.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan 83.000 apotek desa guna memastikan ketersediaan obat generik bersubsidi. Kebijakan ini memperkuat mata rantai intervensi cepat, sehingga masyarakat yang terdeteksi berisiko tidak hanya menerima diagnosis, tetapi langsung memperoleh terapi yang dibutuhkan tanpa hambatan distribusi obat.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa tujuan utama CKG adalah mencegah keterlambatan pengobatan. Ia menjelaskan bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar mengetahui kondisi tubuh, melainkan memastikan setiap potensi gangguan segera ditangani agar tidak berkembang menjadi penyakit berat. Pendekatan ini mengubah orientasi layanan kesehatan dari kuratif menjadi preventif dan promotif yang lebih berkelanjutan.
Temuan CKG pada kelompok lansia semakin menegaskan urgensi intervensi cepat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa skrining terhadap jutaan lansia menunjukkan adanya gangguan mobilitas, penurunan fungsi kognitif, hingga risiko malnutrisi yang memerlukan tindak lanjut klinis dan sosial. Data ini menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan berbasis bukti.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan penuaan penduduk yang serupa dengan sejumlah negara lain di kawasan. Pertambahan populasi lanjut usia diiringi peningkatan penyakit tidak menular akibat perubahan gaya hidup. Menurutnya, CKG telah membangun infrastruktur skrining luas yang memadukan layanan primer dan dukungan digital sehingga mampu menjangkau sekitar 6 juta lansia atau lebih dari sepertiga target nasional.
Imran menilai capaian tersebut signifikan, namun perlu diperluas agar intervensi semakin merata. Imran juga menekankan bahwa diagnosis saja tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Karena itu, jalur tindak lanjut harus sistematis, mencakup konseling gaya hidup, intervensi nutrisi, layanan kesehatan mental, serta penguatan manajemen penyakit kronis di tingkat puskesmas.
Penguatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Pelatihan pendekatan geriatri, penggunaan modul skrining, serta peningkatan keterampilan konseling dinilai akan meningkatkan kualitas tindak lanjut. Selain itu, inklusi digital melalui aplikasi dan kanal pendaftaran multi-platform memastikan lansia dan kelompok rentan tetap dapat mengakses layanan meski memiliki keterbatasan literasi teknologi.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, dalam peninjauan pelaksanaan CKG di daerah menyampaikan bahwa banyak penyakit kronis baru teridentifikasi setelah pemeriksaan laboratorium.
Menurut Dante, sejumlah warga tidak merasakan gejala, tetapi hasil tes menunjukkan kadar gula darah tinggi atau tekanan darah meningkat. Ia menegaskan bahwa peserta yang terdeteksi langsung memperoleh pengobatan awal sambil difasilitasi akses pembiayaan kesehatan apabila belum terdaftar dalam jaminan sosial.
Pendekatan jemput bola yang diterapkan pemerintah, termasuk pelaksanaan skrining di ruang publik seperti pasar, sekolah, kantor, hingga lingkungan permukiman, mempercepat identifikasi warga berisiko. Strategi ini dinilai efektif menghilangkan hambatan jarak dan waktu, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
Secara keseluruhan, Cek Kesehatan Gratis telah berkembang menjadi mekanisme intervensi cepat yang terstruktur dan berbasis data. Dengan dukungan kebijakan di tingkat nasional, penguatan layanan primer, serta integrasi sistem farmasi dan digital, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun sistem kesehatan yang responsif.
Melalui deteksi dini yang luas dan tindak lanjut yang terukur, CKG tidak hanya melindungi warga berisiko, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional yang bertumpu pada masyarakat sehat dan produktif.
Keberlanjutan program ini menjadi penentu utama keberhasilannya dalam jangka panjang. Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar standar pelayanan dan kualitas tindak lanjut tetap terjaga di seluruh wilayah. Evaluasi berkala berbasis data skrining juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan kebijakan serta mengidentifikasi kebutuhan intervensi baru.
Dengan arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai, CKG diharapkan mampu menurunkan prevalensi penyakit tidak menular secara signifikan serta meningkatkan harapan hidup masyarakat Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan.
*) Analis Kebijakan Publik
