Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi domestik dan belanja pemerintah. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai program sosial untuk pemenuhan gizi anak, tetapi juga memiliki efek lanjutan terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Ekonom Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai bahwa arah pertumbuhan ekonomi daerah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Dalam konteks ini, peningkatan belanja pemerintah pusat melalui program MBG menjadi faktor penting yang menjaga daya dorong ekonomi.
“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut masih akan didorong oleh konsumsi domestik, seiring dengan peningkatan dari sisi belanja pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis (MBG),” ujar Gunawan.
Menurutnya, meski terdapat potensi pelemahan di sektor konstruksi akibat pergeseran alokasi belanja pemerintah daerah, MBG justru membuka ruang kompensasi melalui belanja pemerintah yang lebih produktif. Pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan akan terus berlanjut dan menjadi sumber aktivitas ekonomi baru.
“Yang nantinya akan berkorelasi pada belanja pemerintah yang lebih besar. Jika pemerintah mampu mendorong realisasi MBG hingga 1.700-an, maka MBG bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 1 persen,” jelasnya.
Gunawan mencatat, saat ini kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut diproyeksikan sekitar 0,2 persen. Namun, dengan optimalisasi implementasi, program ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Sumut tetap di kisaran 5 persen pada 2026.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menilai MBG memiliki arti strategis bagi daerah, khususnya wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, MBG tidak hanya menyentuh aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Program MBG ini tidak hanya berdampak pada gizi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani dan pelaku usaha lokal,” ujar Devung.
Ia menjelaskan, kebijakan MBG berpotensi menyerap hasil peternakan, perikanan, dan perkebunan masyarakat setempat. Jika dikelola secara optimal, program ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan warga, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.
