Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan deregulasi impor merupakan upaya krusial guna menanggulangi hambatan struktural dalam proses impor, terutama untuk bahan baku industri.
Regulasi yang kompleks dan saling tumpang tindih selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan impor. Dengan penyederhanaan ini, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih efisien, ujar Airlangga.
Kebijakan ini diwujudkan melalui pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2024, dan digantikan oleh sembilan Permendag baru yang disusun berdasarkan klasifikasi komoditas tertentu. Kesembilan regulasi tersebut mencakup sektor-sektor strategis seperti tekstil, pertanian, bahan kimia, elektronik, barang konsumsi, hingga limbah non-B3.
Pemerintah juga merelaksasi ketentuan impor terhadap 10 jenis komoditas, termasuk produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, dan bahan kimia tertentu. Sebelumnya, komoditas ini termasuk dalam daftar larangan atau pembatasan (lartas) yang kerap memperlambat rantai pasok industri nasional.
Di tengah pelonggaran regulasi, pemerintah tetap memastikan mekanisme pengawasan berjalan optimal melalui sistem CEISA yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem ini memungkinkan pemantauan arus barang impor secara ketat dengan waktu pemrosesan maksimal 14 hari kerja.
Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi pelonggaran aturan, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang dan perlindungan industri dalam negeri. Ia juga memastikan bahwa tarif bea masuk tidak mengalami perubahan, sehingga kebijakan ini tidak akan memengaruhi penerimaan negara.
Langkah ini mendapatkan sambutan positif dari kalangan pelaku usaha. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Adhi S. Lukman, menyatakan bahwa deregulasi impor akan memperpendek rantai pasok industri dan menumbuhkan kembali semangat investasi.
Di bulan Juni kemarin sudah ada beberapa sektor industri yang mulai menggeliat. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, sehingga kita bisa lebih optimis menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini, ujar Adhi.
Ia juga berharap pemerintah melanjutkan kebijakan pro-industri ini dengan melakukan deregulasi di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, kepastian hukum dalam ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Dari sisi pasar modal, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menilai kebijakan deregulasi impor akan membawa angin segar bagi emiten-emiten di sektor industri. Menurutnya, pelonggaran aturan ini membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperlancar rantai pasok bahan baku dan komponen produksi yang selama ini terhambat.
Kebijakan ini memberikan sentimen positif bagi pasar. Emiten-emiten industri berpotensi mencatatkan kinerja yang lebih baik karena tekanan biaya dan hambatan logistik dapat ditekan, ungkap Miftahul.
Dengan langkah deregulasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya menggerakkan roda industri nasional, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. (*)
![Denpasar - Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aman dan terbuka bagi diplomasi internasional, sekaligus menjadi mitra bisnis yang menjanjikan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali.
Acara ini menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis global untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, mengatakan bahwa kehadiran dan kesiapan TNI-Polri dalam forum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, terbuka, dan berkomitmen penuh terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.
Forum ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menyediakan peluang besar bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi kerja sama di berbagai sektor, seperti transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan Pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya pengamanan yang baik dan ketat, para peserta forum dapat fokus pada agenda utama mereka, termasuk penjajakan kerja sama bisnis yang lebih mendalam antara Indonesia dan negara-negara Afrika,” tambah Fadil.
Fadil menegaskan bahwa TNI dan Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul selama acara berlangsung.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya M. Khairil Lubis menyatakan bahwa personel dan materiil yang dibutuhkan untuk pengamanan sudah siap di lokasi masing-masing.
Dirinya juga pentingnya dukungan masyarakat Bali dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung.
“Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kesuksesan acara internasional. Hal ini sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi dan kerja sama bisnis di masa depan,” jelas Khairil. []](https://sumselexpres.com/wp-content/uploads/2024/08/images-9-1-148x111.jpeg "Indonesia Perkuat Posisi Sebagai Destinasi Aman untuk Diplomasi Internasional dan Peluang Bisnis")
