Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan retensi devisa di dalam negeri. Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangan geopolitik, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, kemampuan suatu negara dalam menjaga cadangan devisa menjadi faktor penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional agar tidak mudah terpengaruh oleh guncangan eksternal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan DHE SDA yang lebih optimal.
Selama ini, sebagian besar devisa hasil ekspor sumber daya alam masih banyak tersimpan di luar negeri sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik belum maksimal. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas terbesar di dunia, mulai dari batu bara, minyak sawit, nikel, tembaga, hingga berbagai produk mineral lainnya. Potensi devisa yang dihasilkan sektor tersebut sangat besar dan dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional apabila dikelola secara tepat.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam untuk menempatkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas valuta asing, dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan nasional.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk merepatriasi devisa hasil ekspornya ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan penuh. Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.
Dalam ketentuan baru tersebut, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama paling singkat 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama minimal tiga bulan. Pemerintah menilai langkah ini akan memperkuat likuiditas valuta asing dan mengurangi kerentanan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.
Kebijakan ini juga dilengkapi dengan berbagai insentif agar tetap memberikan ruang bagi dunia usaha. Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan yang kompetitif bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Melalui skema tersebut, penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA dapat memperoleh tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang sangat rendah, bahkan hingga nol persen sesuai jangka waktu penempatan dana. Kebijakan insentif ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan daya tarik penyimpanan devisa di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan pembatasan konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal sebesar 50 persen. Langkah ini bertujuan menjaga efektivitas pengelolaan devisa serta memastikan ketersediaan cadangan valuta asing yang memadai di sistem keuangan nasional. Dengan cadangan devisa yang lebih kuat, stabilitas nilai tukar rupiah diyakini akan semakin terjaga.
Dampak positif kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor keuangan, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Likuiditas perbankan yang lebih kuat akan memperbesar kapasitas pembiayaan sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta industri pengolahan yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan meningkatnya kemampuan perbankan menyalurkan kredit, aktivitas ekonomi domestik diharapkan semakin bergairah.
Purbaya juga mengatakan bahwa kebijakan DHE SDA berpotensi memperkuat sektor perbankan nasional. Menurutnya, dana devisa yang masuk ke sistem keuangan Indonesia akan meningkatkan sumber pendanaan perbankan sehingga memperkuat fungsi intermediasi dan mendukung pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menilai kebijakan DHE SDA merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sektor perbankan nasional. Dengan meningkatnya retensi devisa di dalam negeri, Indonesia akan memiliki bantalan yang lebih kuat untuk menghadapi gejolak ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan tekanan terhadap arus modal. Ia menegaskan bahwa penguatan cadangan devisa domestik akan memperbesar kemampuan sistem keuangan dalam menyerap berbagai risiko eksternal.
Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selama ini, sektor sumber daya alam menjadi salah satu penyumbang utama devisa negara. Dengan mekanisme baru yang mewajibkan penempatan devisa di dalam negeri, manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor dapat lebih optimal dirasakan oleh berbagai sektor pembangunan nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang, langkah pemerintah memperkuat tata kelola DHE SDA menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat ketahanan sektor keuangan dan nilai tukar, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan dunia usaha serta sinergi antara pemerintah, perbankan, dan otoritas terkait, kebijakan DHE SDA diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
