Oleh : Rani Ananda )*
Penyelundupan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional. Tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga mengganggu iklim usaha dalam negeri, merusak kualitas produk yang beredar, serta dapat membahayakan masyarakat apabila barang-barang yang diselundupkan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Melihat dampak destruktif ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan penyelundupan di berbagai sektor, mulai dari barang konsumsi, bahan bakar minyak, hingga satwa liar dan narkotika.
Komitmen ini tercermin dalam berbagai langkah strategis dan sistematis yang diambil oleh instansi terkait, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian, TNI, serta lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Salah satu langkah konkret yang patut diapresiasi adalah peningkatan teknologi pengawasan di pelabuhan dan perbatasan. Pemerintah telah memperkuat sistem pemeriksaan otomatis (automated detection) dan menerapkan teknologi pemindaian (x-ray scanner dan AI-based analysis) untuk mempercepat dan mengefisienkan proses pemeriksaan tanpa mengurangi ketelitian. Investasi dalam teknologi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengawal titik-titik rawan penyelundupan secara canggih dan akurat.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik penyelundupan yang selama ini masih menjadi celah dalam sistem penerimaan negara. Langkah tersebut merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang memintanya mengawal kinerja Ditjen Bea Cukai dalam mendukung penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan barang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.
Selain itu, sinergi antar-lembaga juga menjadi kunci sukses dalam pemberantasan penyelundupan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat sistem intelijen dan mempercepat respons terhadap potensi penyelundupan lintas negara. Dengan adanya patroli gabungan, operasi laut terintegrasi, dan pertukaran data intelijen secara real-time, pengawasan terhadap perairan Indonesia yang luas dapat dilakukan secara lebih efektif.
Yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik. Pemerintah menyadari bahwa penyelundupan tidak hanya terjadi karena lemahnya pengawasan, tetapi juga karena rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap dampak negatif dari praktik ilegal ini. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku usaha, pekerja pelabuhan, dan masyarakat perbatasan menjadi bagian dari strategi holistik. Pemerintah gencar menyosialisasikan aturan impor, larangan barang tertentu, serta sanksi hukum melalui berbagai media, termasuk media sosial, radio komunitas, dan pusat layanan informasi publik.
Penegakan hukum yang tegas juga menjadi indikator kuat dari komitmen pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan sejumlah kasus penyelundupan besar yang berhasil diungkap dan diadili secara transparan. Pemerintah tidak segan-segan menjatuhkan sanksi pidana dan administratif kepada pelaku, termasuk mencabut izin usaha bagi korporasi yang terlibat. Pendekatan ini bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga menunjukkan kepada publik bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam banyak kasus, penyelundupan tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga jaringan terorganisasi yang memiliki akses lintas negara. Oleh karena itu, penanganan yang tegas sekaligus terstruktur menjadi kunci utama.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengatakan bahwa negara akan selalu hadir untuk melindungi masyarakat, termasuk dari bahaya penyelundupan dan peredaran narkoba. Penegasan tersebut merupakan apresiasi atas keberhasilan TNI AL yang telah menggagalkan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Sebagai penanggung jawab Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, pihaknya menegaskan keberhasilan ini mencerminkan sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan serta penyelundupan narkoba.
Prestasi pemerintah dalam hal ini juga diakui oleh berbagai pihak, termasuk lembaga internasional. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah bukan hanya wacana domestik, tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab global untuk menjaga integritas perdagangan internasional. Meskipun tantangan masih ada terutama terkait luasnya wilayah Indonesia, keterbatasan personel pengawasan, dan terus berkembangnya modus penyelundupan, pemerintah tetap menunjukkan konsistensi dalam memperkuat infrastruktur, SDM, dan regulasi. Salah satu bukti keseriusan tersebut adalah reformasi birokrasi yang terus digulirkan, termasuk digitalisasi proses perizinan impor-ekspor dan pelaporan barang, yang bertujuan menutup celah bagi praktik-praktik curang.
Keberhasilan pemberantasan penyelundupan adalah buah dari komitmen yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, disertai kolaborasi, inovasi teknologi, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah telah menapaki jalur yang benar dan menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam menghadapi praktik ilegal yang menggerogoti kedaulatan ekonomi. Ke depan, dengan penguatan kebijakan dan pengawasan yang lebih terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang bersih, adil, dan berdaya saing tinggi. Ini adalah misi jangka panjang yang layak kita dukung bersama demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
)* Penulis merupakan seorang Pengamat Hukum
