Oleh: Nadira Citra Maheswari)*
Bulan Ramadan selalu menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi rumah tangga, perubahan pola belanja, serta lonjakan permintaan terhadap komoditas pangan strategis menjadi fenomena rutin setiap tahun. Dalam situasi tersebut, menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi agenda penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ibadah dapat dijalankan dengan tenang tanpa tekanan ekonomi.
Secara umum, Ramadan dan menjelang Idulfitri identik dengan meningkatnya permintaan beras, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, cabai, bawang, serta kebutuhan pokok lainnya. Jika tidak diantisipasi dengan perencanaan pasokan yang matang, kenaikan permintaan berpotensi mendorong lonjakan harga. Di negara dengan populasi besar seperti Indonesia, gangguan distribusi sekecil apa pun dapat berdampak luas terhadap harga di tingkat konsumen. Karena itu, pengendalian harga memerlukan langkah antisipatif jauh sebelum Ramadan dimulai.
Dalam aspek pengawasan, pemerintah memperkuat pemantauan harga secara langsung maupun digital. Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan pemerintah secara konsisten memantau perkembangan harga di berbagai pasar di seluruh Indonesia. Pengawasan dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui sistem digital, yakni Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Pemerintah memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan tetap terjaga menjelang dan saat bulan suci Ramadan 2026. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) terus diperkuat agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir lonjakan harga bahan pokok. Pemantauan berbasis data ini menjadi instrumen penting untuk mendeteksi gejolak harga secara dini dan meresponsnya secara cepat.
Ketersediaan stok nasional menjadi fondasi utama stabilitas harga. Peran Badan Pangan Nasional sangat penting dalam memetakan kebutuhan dan pasokan komoditas strategis. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjalin kolaborasi untuk mewujudkan harga pangan pokok strategis yang stabil. Dengan koordinasi lintas sektor, pemerintah dapat memastikan distribusi berjalan lancar serta cadangan pangan siap digunakan jika terjadi lonjakan harga.
Selain itu, Perum Bulog memegang peranan dalam pengelolaan cadangan beras dan komoditas tertentu. Ketika harga bergerak naik secara signifikan, operasi pasar dilakukan untuk menambah pasokan di tingkat ritel sehingga harga kembali terkendali. Intervensi ini harus tepat sasaran dan disertai pengawasan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi berjalan efektif.
Tantangan distribusi juga menjadi perhatian penting. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi kendala geografis yang memengaruhi kelancaran logistik. Biaya transportasi, kondisi cuaca, serta keterbatasan infrastruktur dapat memicu keterlambatan pasokan dan berujung pada kenaikan harga. Selama Ramadan, intensitas distribusi meningkat sehingga koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha logistik perlu diperkuat untuk mencegah gangguan di lapangan.
Pengawasan di tingkat daerah turut berperan besar. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani mengatakan pihaknya telah melaksanakan sidak pasar dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadan dan selama Ramadan hingga Idul Fitri ini dilakukan bersama Tim Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) beserta Bapanas. Sidak ini dilakukan di kawasan pasar tradisional terbesar di Kota Jambi, Pasar Angso Duo. Langkah tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga bukan hanya kebijakan di atas kertas, melainkan pengawasan nyata di pasar-pasar tradisional sebagai titik temu antara pedagang dan konsumen.
Perilaku pasar juga memengaruhi pembentukan harga. Praktik penimbunan dan spekulasi dapat memperparah kenaikan harga, terutama ketika muncul persepsi kelangkaan. Di sisi lain, pembelian berlebihan oleh konsumen karena kekhawatiran harga naik turut meningkatkan tekanan permintaan. Oleh karena itu, pengawasan intensif dan edukasi publik menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasar selama Ramadan.
Digitalisasi semakin memperkuat upaya stabilisasi. Sistem informasi harga pangan yang terintegrasi memungkinkan pemantauan harga secara real time di berbagai wilayah. Transparansi data membantu pemerintah menentukan langkah intervensi secara tepat dan mencegah penyebaran informasi keliru yang dapat memicu kepanikan pasar. Akses informasi yang terbuka juga mendorong persaingan harga yang sehat di antara pelaku usaha.
Di sisi produksi, ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada produktivitas sektor pertanian. Dukungan terhadap petani melalui penyediaan sarana produksi, pembiayaan, dan pendampingan teknis berkontribusi langsung terhadap ketersediaan pasokan. Peningkatan produksi domestik menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Kondisi global seperti perubahan iklim dan dinamika pasar internasional juga memengaruhi harga di dalam negeri. Karena itu, penguatan cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas. Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global akan memperkuat ketahanan pangan nasional selama periode permintaan tinggi seperti Ramadan.
Mengawal stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup perencanaan stok, penguatan produksi, kelancaran distribusi, pengawasan pasar, serta perlindungan sosial. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi fondasi agar kebijakan berjalan selaras. Dengan pengawasan yang konsisten dan kolaborasi yang solid, stabilitas harga selama Ramadan 2026 diharapkan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan tenang.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
