Oleh: Dimas Aditya Wiguna )*
Pemerintah menempatkan optimalisasi aset badan usaha milik negara sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, negara mendorong konsolidasi dan transformasi pengelolaan BUMN agar lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat memerlukan tata kelola negara yang solid serta pengelolaan modal yang efisien. Dalam berbagai forum internasional, Presiden menyampaikan bahwa Danantara dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset negara secara profesional dan modern, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem investasi global.
Presiden memandang kehadiran Danantara sebagai langkah penting untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional. Dengan aset BUMN yang nilainya sangat besar, pengelolaan yang terintegrasi dinilai mampu menjadikan Indonesia mitra ekonomi yang lebih setara di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi jangka panjang dengan berbagai negara.
Dalam kerangka kebijakan nasional, Danantara dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah melihat pengelolaan aset BUMN bukan sekadar upaya korporasi, melainkan bagian dari agenda besar percepatan industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan struktur ekonomi nasional.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa Danantara dibentuk untuk menyatukan pengelolaan lebih dari seribu BUMN dalam satu kerangka strategis. Menurutnya, konsolidasi tersebut memungkinkan keputusan investasi dilakukan secara lebih terukur, terkoordinasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Rosan menilai bahwa struktur pengelolaan yang terpusat memberi ruang optimalisasi dividen BUMN agar dapat diinvestasikan kembali tanpa ketergantungan penuh pada APBN. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan proyek-proyek strategis, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global melalui skema investasi bersama.
Rosan juga menekankan bahwa konsolidasi aset BUMN merupakan bagian dari transformasi kelembagaan agar perusahaan negara lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, efisiensi operasional diharapkan meningkat, sementara tumpang tindih investasi antar-BUMN dapat ditekan secara signifikan.
Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka menengah yang terus meningkat, pemerintah memandang optimalisasi aset BUMN sebagai sumber pendanaan alternatif yang kredibel. Langkah ini memungkinkan kesinambungan pembangunan infrastruktur, pengembangan energi bersih, dan percepatan hilirisasi industri tanpa menambah tekanan berlebihan pada ruang fiskal negara.
Danantara juga menegaskan bahwa reformasi BUMN akan memasuki fase yang lebih intensif mulai 2026. Agenda tersebut mencakup perbaikan operasional, penguatan struktur keuangan, optimalisasi aset, serta penyederhanaan jumlah entitas agar BUMN menjadi lebih fokus dan produktif. Presiden Prabowo sendiri telah menetapkan arah kebijakan untuk merampingkan jumlah BUMN secara bertahap sebagai bagian dari transformasi jangka panjang.
Dalam Danantara Economic Outlook 2026, lembaga ini mencatat bahwa sejumlah BUMN besar menunjukkan prospek pemulihan kinerja yang kuat. Bank-bank milik negara dinilai berada pada posisi yang solid seiring perbaikan biaya dana dan pertumbuhan penyaluran kredit, sementara Telkom Indonesia dipandang siap menciptakan nilai tambah melalui optimalisasi aset dan penguatan bisnis digital.
Kemajuan restrukturisasi juga tercatat pada sejumlah BUMN strategis seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Timah. Capaian tersebut memperkuat kredibilitas Danantara sebagai pengelola investasi negara sekaligus agen transformasi BUMN yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan.
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penataan aset juga mencakup pengembalian fokus bisnis Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset. Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan setiap entitas BUMN beroperasi sesuai kompetensi inti, sehingga pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih optimal dan profesional.
Dony juga menyoroti penataan ulang bisnis kawasan industri BUMN yang berada di bawah Danantara. Saat ini, Danantara mengelola sejumlah kawasan industri aktif, dengan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai proyek prioritas. Rencana integrasi lahan tambahan ke kawasan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas industri nasional dan memperkuat daya tarik investasi.
Selain perluasan kawasan, model bisnis juga diarahkan pada pengembangan pendapatan berulang melalui penyediaan utilitas dan layanan pendukung. Pergeseran ini dinilai penting untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi kawasan industri terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan total aset BUMN yang mencakup lebih dari separuh PDB nasional, pemerintah meyakini bahwa setiap peningkatan tata kelola dan efisiensi pengelolaan akan berdampak luas. Melalui Danantara, optimalisasi aset BUMN diarahkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, serta memastikan pertumbuhan nasional yang inklusif dan berdaya saing jangka panjang.
