JAKARTA – Putusan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dalam kasus korupsi impor gula periode 2015–2016, menjadi sorotan
Pemerintah Perkuat Akses Rumah Subsidi bagi P
Kebijakan Rumah Sibsidi Diperkuat Demi Menjan
Rumah Subsidi dan Inovasi Kebijakan untuk Rak
Memperluas Manfaat Rumah Subsidi untuk Kelomp
Presiden Prabowo Perkuat Ketahanan Pangan melSumselexpres.com – Temukan Berita Nasional Terupdate
Pakar Hukum Tegaskan Kasus Tom Lembong Murni Masalah Hukum, Tidak ada Kriminalisasi
Jakarta – Vonis 4,5 tahun terhadap mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Tom Lembong, merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melewati
Pemerintah Tegas Berantas Beras Oplosan
Oleh : Andhika Utama )* Peredaran beras oplosan kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang terungkap dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan betapa
Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Lembaga Berantas Beras Oplosan
Oleh: Bara Winatha*) Praktik curang dalam tata niaga beras nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap maraknya peredaran beras
Koperasi Desa Merah Putih, Pilar Baru Kemandirian Ekonomi Desa di Papua Barat
Manokwari Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Papua
Koperasi Desa Merah Putih sebagai Solusi Ekonomi Inklusif di Papua
Oleh : Loa Murib Pembangunan ekonomi di Papua tidak hanya harus menjangkau kota-kota besar, tetapi juga menyentuh akar rumput di tingkat kampung
Pemerintah Libatkan Semua Pihak dalam RKUHAP demi Hukum yang Adaptif
Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang
Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum
JAKARTA Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum
- Sebelumnya
- 1
- …
- 604
- 605
- 606
- …
- 1,197
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.