Jakarta – Upaya memperluas jangkauan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) terus bergerak konkret. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara terukur agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok.
Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, menuturkan bahwa persiapan SPPG 3T kini memasuki tahap teknis di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa penyediaan dapur berstandar menjadi kunci utama keberhasilan implementasi MBG di lokasi terpencil.
“Jadi akan disiapkan SPPG khusus di wilayah yang belum terjangkau SPPG mandiri, termasuk kelompok warga yang terisolir,” ujar Wahyu Widistyanta.
Format pembangunan SPPG khusus 3T juga berbeda dari dapur reguler. Dapur reguler umumnya menggunakan desain 20×20 meter, sementara SPPG 3T dibuat lebih ringkas dengan konstruksi 10×15 meter tetapi tetap mampu melayani 1.000 penerima manfaat per titik.
Ia menjelaskan bahwa hingga akhir 2025, BGN menargetkan pembangunan 4.770 dapur MBG di seluruh Indonesia, termasuk sejumlah titik di Provinsi Lampung.
“Total keseluruhan ada 4.770 SPPG yang akan dibangun di wilayah 3T,” tegas Wahyu Widistyanta.
Percepatan serupa juga terjadi di Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa dapur MBG di 126 titik wilayah 3T terus menunjukkan progres positif dan diperkirakan mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025.
“Pembangunan sudah berjalan sekitar 60 persen, dan ditargetkan operasional pada pertengahan Desember,” pungkas Nyanyang Haris Pratamura.
Ia menambahkan bahwa tantangan logistik, terutama untuk wilayah Lingga yang aksesnya harus melalui Jambi, tidak menghambat komitmen percepatan. Pemerintah provinsi juga terus mendorong percepatan penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang saat ini masih menjadi kendala karena antrean pemeriksaan sampel di Batam.
Sebanyak 34 dari 190 dapur MBG di Kepri telah mengantongi SLHS, dan penambahan laboratorium uji tengah dipersiapkan agar proses perizinan berjalan lebih cepat.
Di Provinsi Gorontalo, percepatan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T juga menunjukkan perkembangan bertahap. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdhan Pade, melaporkan bahwa dari alokasi 22 dapur MBG, sebagian besar sudah mencapai progres sekitar 40 persen.
“Kami mendorong percepatan agar masyarakat di wilayah terpencil segera menikmati MBG,” tambah Ramdhan Pade.
Faktor geografis dan kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama. Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah kabupaten terus diperkuat agar seluruh dapur dapat selesai pada Desember 2025.
Di Gorontalo Utara, pembangunan dapur MBG di empat lokasi terpencil—Ponelo Kepulauan, Dudepo, Mutiara Laut, dan Cempaka Putih—berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara, Ayuba Thalib, menyebutkan bahwa bahan material sudah berada di lokasi sehingga proses pembangunan tetap dapat dipercepat.
“Targetnya pertengahan Desember sudah rampung seluruhnya,” tutup Ayuba Thalib.
Dengan langkah yang semakin terstruktur, program MBG diyakini akan memperluas akses gizi berkualitas bagi masyarakat 3T dan memperkuat pemerataan pembangunan sumber daya manusia hingga wilayah paling terpencil.
