*) Oleh: Galih Bagus Wiratama
Erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali mengingatkan bahwa bencana alam bukan semata persoalan keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar ke sektor ekonomi ketika bandara terganggu, jalur logistik terhambat, jaringan energi dan telekomunikasi terdampak, serta aktivitas pekerja dan dunia usaha ikut terhenti. Dalam situasi demikian, bencana dapat berubah menjadi tekanan ekonomi apabila tidak direspons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi. Karena itu, kehadiran pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan gangguan akibat bencana tidak berkembang menjadi perlambatan ekonomi yang lebih luas. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat hingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu menempatkan penanganan bencana sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kapasitas anggaran negara tetap mampu menopang penanganan bencana tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah. Pemerintah juga tetap mendorong aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini agar pertumbuhan berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Harapan agar bencana tidak memengaruhi perekonomian secara signifikan pada kuartal III dan IV menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara respons darurat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa bencana tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan agenda pembangunan, melainkan tantangan yang harus dikelola tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.
Lebih dari itu, kesiapan pemerintah memberikan tambahan anggaran apabila diperlukan menunjukkan adanya fleksibilitas fiskal untuk merespons kondisi darurat. Fleksibilitas tersebut penting karena skala kerusakan dan kebutuhan penanganan sering kali sulit dipastikan sejak awal. Ketika negara mampu menyediakan dukungan fiskal secara cepat, pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor usaha memiliki ruang lebih besar untuk mempercepat pemulihan. Bantuan yang tepat waktu juga dapat mencegah gangguan sementara berubah menjadi kerugian ekonomi berkepanjangan, termasuk kehilangan pendapatan masyarakat dan terputusnya aktivitas produksi. Dengan demikian, kekuatan fiskal bukan hanya instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga perangkat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi ketika terjadi guncangan.
Selanjutnya, strategi menghadapi bencana tidak boleh berhenti pada penanganan setelah kejadian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peningkatan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan, terutama karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Posisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, maupun berbagai bencana hidrometeorologi. Karena itu, investasi pada mitigasi harus dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar belanja pemerintah. Semakin kuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dibangun, semakin kecil potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung ketika bencana benar-benar terjadi.
Oleh sebab itu, peningkatan anggaran mitigasi perlu diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu memperkecil dampak sejak sebelum bencana terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, infrastruktur tahan bencana, kesiapan jalur evakuasi, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah merupakan bagian penting dari agenda tersebut. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan pusat distribusi pangan perlu menjadi prioritas. Infrastruktur yang tetap berfungsi ketika bencana terjadi akan menjadi penyangga utama agar rantai pasok dan aktivitas ekonomi tidak terputus. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mitigasi bencana memiliki hubungan langsung dengan kemampuan negara menjaga produktivitas nasional dan melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, perhatian terhadap karhutla perlu ditempatkan dalam kerangka yang sama karena dampaknya dapat melampaui kerusakan ekosistem. Asap kebakaran dapat mengganggu transportasi udara, menurunkan produktivitas pekerja, meningkatkan beban pelayanan publik, serta menghambat kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Karena itu, pencegahan melalui pemantauan titik panas, penguatan patroli, pengelolaan kawasan rawan, dan respons cepat harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan. Langkah preventif semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan membiarkan kerugian membesar sebelum negara turun tangan. Kehadiran pemerintah dalam pencegahan sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan ketahanan ekonomi merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan.
Di sisi lain, koordinasi pemerintah daerah dan masyarakat juga menentukan efektivitas respons terhadap bencana. Kebijakan nasional membutuhkan implementasi cepat di lapangan agar bantuan, logistik, dan layanan dasar dapat menjangkau masyarakat terdampak tanpa hambatan birokrasi. Dunia usaha pun memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok, melindungi pekerja, serta mempercepat pemulihan kegiatan produksi. Sinergi tersebut akan menciptakan ekosistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada keselamatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi. Ketahanan ekonomi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan negara menyerap berbagai guncangan. Dengan pendekatan kolaboratif, fiskal yang tangguh, serta kuatnya mitigasi bencana, tekanan akibat bencana dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih besar dan menggerus kepercayaan publik.
*) Analis Manajemen Krisis dan Mitigasi Bencana
