Oleh: Farhan Aditya Pranowo
Langkah percepatan hilirisasi kembali ditegaskan pemerintah sebagai fondasi utama untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Strategi ini bukan sekadar respons terhadap dinamika global, melainkan pilihan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus menempatkan Indonesia lebih kokoh dalam rantai pasok dunia yang kian kompetitif.
Komitmen tersebut dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam forum Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat. Di hadapan pelaku usaha internasional, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah memulai 18 proyek hilirisasi pada tahun ini sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional. Proyek-proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi industri pengolahan di dalam negeri.
Pemerintah juga menyiapkan proyek waste to energy senilai 3 miliar dolar AS untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan memperkuat ketahanan energi nasional. Bagi Prabowo Subianto, penguatan industri pengolahan merupakan kunci agar Indonesia dapat naik kelas dalam rantai pasok global, sekaligus menjadi basis produksi yang diperhitungkan dan mitra strategis di kawasan.
Optimisme tersebut tidak berdiri di atas wacana semata. Pemerintah mendorong hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utama. Transformasi ekonomi dirancang tidak lagi bertumpu pada eksploitasi komoditas mentah, tetapi pada pembangunan industri berkelanjutan yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Dalam konteks ini, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi di 13 lokasi dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek tahap awal tersebut diproyeksikan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung dan dilaksanakan secara terintegrasi lintas sektor, mulai dari energi, pangan, mineral, hingga logam, guna memperkuat struktur industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategis yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur agar memberikan dampak nyata. Menurut Rosan Roeslani, tahap awal proyek diharapkan mampu menciptakan nilai tambah signifikan, memperluas kesempatan kerja, dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan serta kompetitif di tingkat global. Penekanan pada disiplin implementasi menjadi penting agar investasi besar tersebut benar-benar menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalam pengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III bersama Pertamina meresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kiloliter per hari. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memperdalam rantai nilai industri berbasis bahan bakar nabati.
Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, menilai proyek bioetanol menghadirkan manfaat multipihak, mulai dari peningkatan ketahanan energi dan pengurangan ketergantungan impor hingga penurunan emisi karbon serta pembukaan peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, hilirisasi energi bersih tidak hanya berbicara tentang industri, tetapi juga pembangunan wilayah dan pemerataan manfaat ekonomi hingga tingkat hulu.
Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian energi nasional. Rekomendasi tersebut disusun bersama sejumlah organisasi dan lembaga riset guna mempercepat pencapaian target energi terbarukan. Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 gigawatt dalam satu dekade merupakan target realistis apabila dijalankan melalui program yang terstruktur dan konsisten. Menurut Dino Patti Djalal, energi surya bukan hanya sumber listrik bersih, tetapi juga basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantai pasok, dan pengembangan sumber daya manusia.
Potensi energi surya Indonesia yang sangat besar membuka ruang bagi penguatan industri domestik, termasuk perluasan investasi infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja hijau. Pemerintah pun memastikan kebijakan hilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta pemberian insentif fiskal menjadi instrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Integrasi pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkit surya menunjukkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau yang lebih menyeluruh.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah mencatat berbagai capaian penting yang memperkuat fondasi hilirisasi, mulai dari peningkatan realisasi investasi di sektor pengolahan, percepatan pembangunan kawasan industri terintegrasi, hingga bertambahnya proyek energi terbarukan yang memasuki tahap konstruksi. Keberhasilan tersebut memperlihatkan konsistensi kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap arah transformasi ekonomi nasional yang semakin jelas dan terukur.
Dukungan di tingkat daerah turut mempertegas optimisme tersebut. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan keyakinannya bahwa proyek hilirisasi alumina dan aluminium terpadu di Kabupaten Mempawah dan Landak akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ria Norsan menekankan pentingnya perhatian terhadap tata ruang, pengelolaan limbah, dan reklamasi pascatambang agar pembangunan industri berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan dapat berperan sebagai tenaga terampil bahkan manajer di perusahaan yang beroperasi.
Pada akhirnya, hilirisasi bukan sekadar program ekonomi, melainkan arah pembangunan nasional yang menuntut konsistensi, kolaborasi, dan pengawasan bersama. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat dan daerah, penguatan hilirisasi diyakini mampu membangun struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, dan berkeadilan. Agenda ini perlu terus dikawal agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan benar-benar dirasakan luas oleh seluruh rakyat Indonesia.
Analis Kebijakan Publik dan Transformasi Ekonomi
