Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Berbagai langkah percepatan hilirisasi terus dipastikan berjalan efektif oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan nilai tambah komoditas nasional. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada skala nasional, tetapi juga dirancang agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi mampu membuka peluang investasi baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja lokal. Dengan bertambahnya aktivitas industri turunan di berbagai wilayah, roda perekonomian daerah diyakini dapat bergerak lebih cepat dan stabil.
Komitmen penguatan hilirisasi juga dikaitkan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di kota-kota besar. Melalui kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan setiap daerah memperoleh manfaat berkelanjutan dari pengolahan sumber daya yang lebih maju.
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo secara tegas menyebut bahwa hilirisasi, yakni pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah, adalah bagian dari visi besar bangsa sejak era awal kemerdekaan. Presiden Prabowo pun menetapkan hilirisasi sebagai salah satu pilah utama kebijakan ekonomi.
Dalam pidato kenegaraan APBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas program hilirasi dengan fokus pada nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang tetap berada di Indonesia bahkan tumbuh dari daerah.
Fokus program hilirisasi pun diperluas ke banyak sektor, bukan hanya pertambangan atau mineral, tetapi juga minyak dan gas, energi, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber saya alam lain, dengan tujuan menyentuh komoditas unggulan di berbagai daerah.
Kini program hilirisasi semakin terasa dampaknya terhadap perekonomian daerah. Di sejumlah provinsi penghasil komoditas mineral dan hasil tambang seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, hilirisasi telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) pun pamer dampak hilirisasi nikel. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara BKPM, Rizwan Aryadi Ramdhan, mengungkapkan, selama lima tahun terakhir hilirisasi nikel telah memberikan bukti positif terhadap ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut terlihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Meskipun, lanjutnya, di Maluku Utara masih ada peningkatan sedikit di 2023 karena ada tingkat seimbangan suplai dan penyerapannya.
Berdasarkan catatan BKPM, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah hilirisasi nikel tersebut cenderung lebih rendah sekitar 2-4% dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 5%. Diketahui, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2019-2023. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% sedangkan Maluku Utara 6,25%. Lalu, pada 2023, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mencapai 20,49% sedangkan ekonomi Indonesia hanya 5,05%. Sementara itu, pada 2019, di wilayah Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi berada di angka 8,83% dan pada 2023 meningkat hingga 11,91%.
Bahkan di sektor hilirisasi lainnya, Cirebon dan Jepara telah menjadi sorotan utama dalam keberhasilan program hilirisasi kayu di Indonesia. Kedua wilayah ini diakui sebagai model pengolahan kayu yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian lokal. Transformasi ini mengubah daerah tersebut dari berbasis bahan mentah menjadi ekonomi bernilai tinggi.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah. Melalui hilirisasi, produk furnitur dan kerajinan dari Cirebon serta Jepara berhasil menembus pasar global. Abdul Sobur mengungkapkan, ribuan tenaga kerja telah terserap, menunjukkan kontribusi besar sektor ini terhadap kesejahteraan. Pengolahan kayu di kedua daerah itu telah menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi Indonesia.
Di sektor peternakan, Provinsi NTB kini sedang menata hilirisasi industri ayam sebagai salah satu penggerak baru ekonomi daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menargetkan lahirnya ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala provinsi yang mampu menyerap produksi lokal secara maksimal. Iqbal meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan potensi wilayahnya terutama terkait ketersediaan lahan untuk kendang hingga area produksi pakan. Menurut dia, percepatan hilirisasi tak hanya soal meningkatkan jumlah produksi, tetapi memastikan rantai pasok dan logistik berjalan efisien.
Kajian kelayakan distribusi, lanjut Iqbal, menjadi indikator penting agar industri ayam NTB menguntungkan bagi pelaku usaha daerah. Dengan begitu, hilirisasi ayam berhasil menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat peternak di desa-desa.
Melihat berbagai capaian tersebut, hilirisasi terbukti mampu memberi dorongan kuat bagi ekonomi daerah. Kebijakan yang terarah dan berbasis potensi lokal akan semakin memperkuat manfaat ini secara berkelanjutan. Dengan konsistensi pelaksanaan, hilirisasi berpeluang menjadi pilar transformasi ekonomi nasional yang merata hingga ke daerah.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
