Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penegasan ini disampaikan dalam berbagai forum diskusi publik dan audiensi antara DPR RI, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat sipil sebagai bentuk komitmen terhadap proses legislasi yang transparan dan partisipatif.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan bahwa pembaruan KUHAP yang sudah berusia lebih dari empat dekade merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menyelaraskan sistem peradilan pidana nasional dengan dinamika hukum dan HAM di era modern.
RKUHAP hadir untuk menghapus praktik-praktik hukum acara yang dianggap usang dan tidak lagi menjamin hak-hak warga negara yang berhadapan dengan hukum.
RKUHAP tidak sekadar revisi, melainkan perombakan menyeluruh untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung adil, manusiawi, dan akuntabel, ujarnya.
RKUHAP juga memperkenalkan mekanisme baru seperti kontrol yudisial terhadap tindakan aparat, pembatasan masa penahanan, serta penguatan peran hakim dalam proses pra-persidangan.
Ini menjadi bagian penting dari upaya reformasi peradilan agar tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek, melainkan subjek hukum yang setara di mata negara, imbuhnya.
Di sisi lain, Anggota panitia kerja (panja) RKUHAP, Muhammad Nasir Djamil menyatakan siap menerima masukan konstruktif demi penyempurnaan naskah final RKUHP. Proses pembahasan pun diklaim terbuka, bahkan masyarakat diperkenankan mengikuti langsung jalannya pembahasan di DPR, termasuk menyampaikan aspirasi secara formal.
“Kami siap menerima masukan konstruktif demi penyempurnaan naskah final RKUHAP. Semua masukan dari masyarakat sipil, akademisi, maupun praktisi hukum akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi ini,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan dalam proses penyusunannya, pemerintah menekankan bahwa RKUHAP disusun dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, dan akuntabilitas.
“Dalam proses penyusunannya, kami menekankan bahwa RKUHAP dirancang dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Untuk diketahui bahwa salah satu tujuan utama dari RKUHAP adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara. Dengan sistem yang lebih transparan dan berorientasi pada keadilan substantif, RKUHAP diharapkan mampu menghapus praktik-praktik hukum yang kerap dinilai menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi
Dengan landasan semangat reformasi hukum yang inklusif dan berbasis HAM, pemerintah berharap RKUHAP dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, modern, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. RKUHAP diharapkan menjadi cerminan negara hukum yang menjamin keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.-
[edRW]
![Denpasar - Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aman dan terbuka bagi diplomasi internasional, sekaligus menjadi mitra bisnis yang menjanjikan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali.
Acara ini menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis global untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, mengatakan bahwa kehadiran dan kesiapan TNI-Polri dalam forum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, terbuka, dan berkomitmen penuh terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.
Forum ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menyediakan peluang besar bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi kerja sama di berbagai sektor, seperti transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan Pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya pengamanan yang baik dan ketat, para peserta forum dapat fokus pada agenda utama mereka, termasuk penjajakan kerja sama bisnis yang lebih mendalam antara Indonesia dan negara-negara Afrika,” tambah Fadil.
Fadil menegaskan bahwa TNI dan Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul selama acara berlangsung.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya M. Khairil Lubis menyatakan bahwa personel dan materiil yang dibutuhkan untuk pengamanan sudah siap di lokasi masing-masing.
Dirinya juga pentingnya dukungan masyarakat Bali dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung.
“Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kesuksesan acara internasional. Hal ini sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi dan kerja sama bisnis di masa depan,” jelas Khairil. []](https://sumselexpres.com/wp-content/uploads/2024/08/images-9-1-148x111.jpeg "Indonesia Perkuat Posisi Sebagai Destinasi Aman untuk Diplomasi Internasional dan Peluang Bisnis")
