Jakarta Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta stakeholder terkait guna memastikan kualitas beras yang beredar di pasar tetap terjamin.
Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Rizky Puspitasari, menegaskan pengetatan distribusi dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi menyeluruh baik saat penyaluran maupun setelah distribusi selesai.
“Untuk pengawasan ada dinas sosial yang berkolaborasi dengan kami, yaitu TNI-Polri, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran,” ucap Rizky.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) yang telah mengerahkan tim khusus untuk mengawasi potensi beredarnya beras oplosan di pasar dan gudang distributor.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Babel, Tarmin AB, menjelaskan bahwa tim gabungan ini diturunkan untuk melakukan pemantauan aktif di pasar tradisional, modern, dan gudang penyimpanan.
“Apabila ditemukan beras oplosan ini, maka kami akan menindak tegas dengan menyerahkan temuan ini ke kepolisian, karena sudah merupakan tindakan pidana,” ujarnya.
Meski hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus beras oplosan di wilayah Babel, Pemprov tetap mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam membeli beras, khususnya terhadap perbedaan antara beras premium dan medium.
Ini harus kita antisipasi, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh ulah oknum-oknum pedagang mengoplos beras untuk mendapatkan keuntungan besar, tambahnya.
Di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi juga menyatakan komitmen kuat dalam mengantisipasi peredaran beras oplosan. Menyusul temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Nasional terkait beras bermasalah di beberapa daerah, Plt Sekda Kalteng yang juga Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung, mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dan pengawasan lapangan.
Kita akan investigasi dan juga akan melakukan tim-tim kita akan turun untuk melihat itu. Dengan stakeholder terkait tentunya, kata Leonard.
Leonard juga menyampaikan bahwa meski belum ditemukan laporan resmi mengenai beras oplosan di wilayah Kalimantan Tengah, langkah antisipatif tetap dilakukan secara aktif.
Kita akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Bulog, dan Satgas Pangan untuk memastikan distribusi pangan berjalan dengan lancar dan aman, tegasnya. *
![Denpasar - Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aman dan terbuka bagi diplomasi internasional, sekaligus menjadi mitra bisnis yang menjanjikan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali.
Acara ini menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis global untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, mengatakan bahwa kehadiran dan kesiapan TNI-Polri dalam forum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, terbuka, dan berkomitmen penuh terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.
Forum ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menyediakan peluang besar bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi kerja sama di berbagai sektor, seperti transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan Pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya pengamanan yang baik dan ketat, para peserta forum dapat fokus pada agenda utama mereka, termasuk penjajakan kerja sama bisnis yang lebih mendalam antara Indonesia dan negara-negara Afrika,” tambah Fadil.
Fadil menegaskan bahwa TNI dan Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul selama acara berlangsung.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya M. Khairil Lubis menyatakan bahwa personel dan materiil yang dibutuhkan untuk pengamanan sudah siap di lokasi masing-masing.
Dirinya juga pentingnya dukungan masyarakat Bali dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung.
“Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kesuksesan acara internasional. Hal ini sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi dan kerja sama bisnis di masa depan,” jelas Khairil. []](https://sumselexpres.com/wp-content/uploads/2024/08/images-9-1-148x111.jpeg "Indonesia Perkuat Posisi Sebagai Destinasi Aman untuk Diplomasi Internasional dan Peluang Bisnis")
