Jakarta — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tengah mematangkan skema penyelenggaraan klinik dan apotek Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih guna memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di pedesaan, khususnya wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa wacana pengembangan fasilitas kesehatan berbasis koperasi ini dirancang secara hati-hati. Pembahasan mencakup penyiapan tenaga kesehatan, ketentuan perizinan yang berlaku, hingga mekanisme pembiayaan pelayanan yang berkelanjutan.
“Ada banyak aspek yang dibicarakan, baik regulasi, aspek yang berkaitan dengan BPJS, sistem pembayaran dan akses masyarakat, maupun ketersediaan dokter,” kata Dante.
Pemerintah saat ini masih menyusun ketentuan operasional agar implementasinya di lapangan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan tingkat kesiapan fasilitas serta ketersediaan tenaga medis di masing-masing daerah.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menambahkan skema awal klinik Kopdes Merah Putih dirancang sebagai bagian dari tujuh gerai usaha koperasi. Klinik dan apotek menjadi salah satu unit usaha yang disediakan.
“Skema awal klinik Kopdes Merah Putih dirancang sebagai bagian dari tujuh gerai usaha koperasi. Dalam rencana tersebut, klinik dan apotek menjadi salah satu unit usaha yang disediakan,” tuturnya.
Dengan adanya klinik dan apotek Kopdes Merah Putih, warga desa tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk mendapatkan layanan kesehatan primer maupun obat-obatan esensial.
“Pada tahap awal disusun skema percontohan dengan mengintegrasikan klinik Kopdes Merah Putih bersama Pustu. Skema tersebut dibuat agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk membangun fasilitas klinik baru,”jelasnya.
Pemerintah berkomitmen agar regulasi yang sedang dirangkum ini tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan standar mutu medis, tetapi juga memberikan solusi nyata dalam pemerataan akses kesehatan secara nasional.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer yang inklusif, menjangkau hingga pelosok negeri demi mewujudkan masyarakat desa yang lebih sehat dan produktif. [-RWA]














