Oleh: Wibawa Mukti
Kehadiran infrastruktur medis yang merata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bangsa yang tangguh. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata yakni dengan mempercepat pembangunan 66 rumah sakit baru hanya dalam dua tahun. Ini merupakan pembangunan yang sangat cepat karena tidak seperti yang semula direncanakan yakni 5 rumah sakit. Langkah tersebut merupakan suatu gebrakan yang menunjukkan prioritas pemerintah terhadap pelayanan kesehatan nasional.
Pemerataan akses layanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas utama pemerintah di tengah dinamika perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah percepatan pembangunan rumah sakit baru di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih minim fasilitas kesehatan. Upaya ini diharapkan mampu menyeimbangkan kualitas layanan medis di seluruh Indonesia, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Pembangunan rumah sakit di daerah yang memiliki keterbatasan akan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta mengurangi angka kematian. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa dari target 66 rumah sakit, sebanyak 32 rumah sakit akan dibangun tahun ini. Dengan 16 di antaranya sudah memasuki tahap groundbreaking dan sisanya siap menyusul tahun depan. Realokasi anggaran pun telah disetujui tanpa menambah alokasi baru hanya demi efisiensi dan percepatan pelaksanaan.
Pemerintah saat ini tengah fokus membangun infrastruktur kesehatan di daerah-daerah 3T (terpencil, terdepan, tertinggal). Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, pemerintah menentukan daerah yang akan dilakukan pembangunan. Misalnya di Kubu Raya, pembangunan RSUD diharapkan selesai tahun ini agar segera beroperasi awal tahun depan. Selain itu, 32 rumah sakit tipe C direncanakan rampung pada 2025 dan akan bertambah 34 lagi tahun 2026.
Kualitas dari pembangunan ini dapat dilihat dari groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kemenkes di Pekanbaru. Rumah sakit ini menjadi simbol kapabilitas pelayanan modern dengan fasilitas canggih seperti PET scan, robotik surgery, hingga kemoterapi dan transplantasi. Dengan begitu pembangunan rumah sakit baru diharapkan dapat menjadi rujukan kelas regional dan mencegah bocornya devisa hingga puluhan triliun rupiah.
Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyatakan bahwa infrastruktur kesehatan yang berkualitas di daerah merupakan penghidup harapan bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah peningkatan status RSUD Bengkulu Tengah dari tipe D ke tipe C, yang kini dilengkapi dengan tenaga medis spesialis dan fasilitas ICU. Langkah ini tidak hanya bertujuan membangun gedung yang megah, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan yang nyata dan merata bagi rakyat. Prof. Dante menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi wujud pengabdian, bukan sekadar simbol prestise, dengan menghadirkan keadilan akses serta secara langsung mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Azhar Jaya. Menurutnya membangun 32 rumah sakit di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dalam satu tahun merupakan gebrakan sejarah. Dengan anggaran optimal dan tenaga kesehatan terprogram melalui beasiswa dan penugasan. Azhar meyakini pemerataan layanan kesehatan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Terdapat beberapa manfaat dalam percepatan pembangunan rumah sakit di wilayah terpencil, yaitu berkurangnya disparitas layanan berkat adanya pemerataan akses bagi pasien. Walaupun adanya efisiensi anggaran dan anggaran seadanya, realokasi strategis tetap dapat dilakukan sebagai bukti bahwa pengelolaan negara sudah efektif. Selain itu, dengan adanya pemerataan infrastruktur layanan kesehatan dapat meminimalkan kebutuhan pasien untuk berobat ke luar negeri, meningkatkan kepercayaan pasien asing untuk berobat di Indonesia sehingga mampu memperkuat ekonomi lokal.
Dengan adanya pemerataan infrastruktur harus diikuti juga dengan penguatan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan. Penguatan terhadap SDM dilakukan dengan dilaksanakannya program beasiswa dibidang kesehatan bagi putra daerah untuk memastikan dokter spesialis tersedia di tempat yang membutuhkan. Hal ini sangat mendukung dalam penguatan dan pemerataan infrastruktur layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Inisiatif percepatan pembangunan rumah sakit baru di seluruh Indonesia adalah wujud komitmen serius pemerintah dalam menjaga kesehatan nasional. Strategi sistemik ini dapat dilakukan dengan dukungan teknologi, penguatan SDM, komitmen anggaran, serta pemerataan geografis,. Ini mencerminkan visi inklusif dan holistic, dimana setiap lapisan masyarakat dijamin akses kesehatan yang setara.
Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah kombinasi holistik dengan percepatan pembangunan fisik rumah sakit, penguatan SDM melalui pendidikan dan penugasan, pemanfaatan teknologi modern, serta pembiayaan strategis. Sinergi seluruh pihak dalam pemerataan infrastruktur medis ini harus dilakukan mulai dari pemerintah hingga ke semua level, swasta, dan masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kini, saatnya semua bergerak bersama memastikan bahwa setiap sudut Tanah Air merasakan kehadiran negara dalam bentuk sentuhan medis dan penyembuhan nyata.
)*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah












![Indonesia Perkuat Posisi Sebagai Destinasi Aman untuk Diplomasi Internasional dan Peluang Bisnis Denpasar - Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang aman dan terbuka bagi diplomasi internasional, sekaligus menjadi mitra bisnis yang menjanjikan melalui penyelenggaraan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali.
Acara ini menjadi ajang penting bagi pelaku bisnis global untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, mengatakan bahwa kehadiran dan kesiapan TNI-Polri dalam forum ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman, terbuka, dan berkomitmen penuh terhadap hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.
Forum ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menyediakan peluang besar bagi pelaku bisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mengeksplorasi kerja sama di berbagai sektor, seperti transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan Pembangunan.
“Kami berharap, dengan adanya pengamanan yang baik dan ketat, para peserta forum dapat fokus pada agenda utama mereka, termasuk penjajakan kerja sama bisnis yang lebih mendalam antara Indonesia dan negara-negara Afrika,” tambah Fadil.
Fadil menegaskan bahwa TNI dan Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul selama acara berlangsung.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Madya M. Khairil Lubis menyatakan bahwa personel dan materiil yang dibutuhkan untuk pengamanan sudah siap di lokasi masing-masing.
Dirinya juga pentingnya dukungan masyarakat Bali dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara berlangsung.
“Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk kesuksesan acara internasional. Hal ini sangat penting untuk menarik lebih banyak investasi dan kerja sama bisnis di masa depan,” jelas Khairil. []](https://sumselexpres.com/wp-content/uploads/2024/08/images-9-1-148x111.jpeg)