Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pendidikan selalu disebut sebagai jalan paling realistis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun masalah terbesar Indonesia selama ini bukan sekadar kurangnya sekolah, melainkan ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu. Di beberapa daerah, anak putus sekolah masih menjadi kenyataan yang terus berulang. Sebagian harus bekerja membantu orang tua, sebagian lain tertinggal karena keterbatasan biaya, lingkungan, hingga rendahnya dukungan sosial. Dalam konteks itu, program Sekolah Rakyat hadir membawa misi yang jauh lebih besar dibanding sekadar membangun gedung sekolah baru.
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini tidak hanya menyasar aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, pengasuhan, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin ekstrem. Karena itu, Sekolah Rakyat sebenarnya bukan proyek pendidikan biasa, melainkan proyek sosial nasional yang taruhannya sangat besar: apakah negara benar-benar mampu menghadirkan pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dalam peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Surabaya, ia memastikan sekolah tersebut dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya menjadi salah satu contoh keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Sekolah tersebut dibangun di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, dengan konsep kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi asrama, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, ruang ibadah, hingga ruang terbuka hijau. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
Pendekatan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program ini tidak membuka pendaftaran bebas. Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung berbasis data sosial untuk memastikan sasaran program benar-benar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Strategi ini penting karena selama ini banyak anak miskin justru tidak mampu mengakses layanan pendidikan akibat lemahnya informasi, keterbatasan biaya transportasi, atau tekanan ekonomi keluarga.
Di sini letak keberanian sekaligus tantangan terbesar program tersebut. Negara tidak lagi menunggu masyarakat datang ke sekolah, tetapi negara aktif mencari anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem pendidikan. Pendekatan seperti ini membutuhkan ketelitian data, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono juga mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini. Presiden menginginkan pemutusan transmisi kemiskinan dimulai sejak usia sekolah dasar melalui jalur pendidikan.
Menurut Agus Jabo, masih terdapat jutaan anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Kondisi ekonomi keluarga sering memaksa anak ikut bekerja sehingga pendidikan menjadi terabaikan. Karena itu, pemerintah mendorong setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas besar agar mampu menjangkau lebih banyak anak dari kelompok rentan.
Namun ada satu hal yang perlu disadari yakni membangun gedung sekolah jauh lebih mudah dibanding membangun kualitas pendidikan. Banyak program pendidikan di Indonesia gagal bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena lemahnya konsistensi pengelolaan, kualitas tenaga pengajar, dan keberlanjutan sistem pendampingan siswa. Jika Sekolah Rakyat hanya berhenti pada pembangunan fisik, maka program ini akan kehilangan makna strategisnya.
Tantangan berikutnya adalah kualitas guru dan pola pengasuhan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem umumnya menghadapi persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar keterbatasan akademik. Sebagian mengalami tekanan psikologis, lingkungan keluarga yang tidak stabil, hingga rendahnya kepercayaan diri. Artinya, guru di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya mampu mengajar, tetapi juga harus mampu menjadi pendamping sosial dan pembimbing karakter.
Gus Ipul mengatakan bahwa terdapat siswa tingkat SMA yang belum mampu membaca sehingga membutuhkan pendampingan intensif dari guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia jauh lebih serius daripada yang sering terlihat di permukaan.
Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem pendidikannya. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masa depan, fasilitas harus benar-benar mendukung proses belajar, dan sistem pengasuhan harus mampu membentuk disiplin serta mentalitas mandiri. Jika tidak, sekolah hanya akan menjadi tempat penampungan sosial tanpa transformasi nyata.
Selain itu, pemerintah daerah juga memegang peran krusial. Program sebesar ini tidak mungkin berjalan hanya mengandalkan pemerintah pusat. Daerah harus serius menyiapkan lahan, infrastruktur pendukung, hingga pengawasan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena program ini menyangkut masa depan generasi kurang mampu di Indonesia.
Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan berkualitas mampu membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan literasi, membangun kepercayaan diri, sekaligus memperluas kesempatan hidup anak-anak kurang mampu.
Agus Jabo mengatakan banyak potensi anak mulai terlihat setelah mengikuti Sekolah Rakyat, mulai dari kemampuan bahasa hingga keterampilan lain yang sebelumnya tidak pernah terfasilitasi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali bukan soal rendahnya kemampuan, melainkan minimnya kesempatan.
Misi besar Sekolah Rakyat bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Negara sedang diuji, apakah benar mampu memberikan kualitas pendidikan terbaik bukan hanya bagi mereka yang mampu, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari keluarga paling miskin.
Karena ukuran keberhasilan bangsa bukan dinilai dari seberapa megah sekolah elite dibangun, melainkan dari seberapa serius negara memastikan anak miskin memiliki peluang hidup yang setara.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
