Oleh: Satria Putra )*
Ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian serius seiring meluasnya musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena El Nino yang menguat memperbesar risiko berkurangnya ketersediaan air, mengganggu aktivitas pertanian, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa musim kemarau terus meluas hingga akhir Juli 2026. Hasil pemantauan Dasarian II Juli mencatat sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 72,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Pada saat yang sama, curah hujan kategori rendah mendominasi lebih dari 92 persen wilayah, sedangkan wilayah dengan curah hujan tinggi hanya tersisa kurang dari satu persen.
Dominasi kondisi kering itu turut tercermin dari sifat hujan yang sebagian besar berada di bawah kondisi normal. Situasi tersebut menjadi indikator bahwa tekanan terhadap sumber daya air semakin besar, terutama pada daerah yang selama ini bergantung pada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun irigasi pertanian.
Dampak musim kemarau mulai terlihat di sejumlah daerah. Laporan kekeringan muncul di beberapa wilayah Jawa Tengah, sementara kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan. Perkembangan itu memperlihatkan bahwa ancaman kekeringan tidak lagi bersifat prediksi, melainkan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
BMKG juga mengingatkan bahwa berkurangnya ketersediaan air berpotensi memicu berbagai persoalan lanjutan, mulai dari meningkatnya titik panas hingga risiko kebakaran pada lahan yang mudah terbakar. Meski hujan lebat masih berpeluang terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer, kondisi tersebut belum cukup untuk mengubah dominasi musim kemarau yang sedang berlangsung.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pengelolaan air yang telah dibangun. Upaya ini dilakukan agar distribusi air tetap berjalan selama musim kemarau dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Salah satu kekuatan utama yang disiapkan ialah optimalisasi 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114.000 meter kubik per detik. Keberadaan sumur bor menjadi solusi penting terutama di wilayah yang sulit memperoleh pasokan air permukaan ketika debit sungai mengalami penurunan akibat musim kemarau berkepanjangan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air merupakan fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurut Dody, pembangunan bendungan, bendung, embung, hingga waduk terus dipercepat karena keberadaannya sangat penting dalam menjamin ketersediaan air irigasi, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terpelihara meskipun menghadapi tantangan musim kemarau maupun perubahan iklim.
Selain memperkuat infrastruktur fisik, Kementerian PU juga mengoptimalkan pola operasi bendungan dan jaringan irigasi. Pengaturan distribusi air dilakukan secara lebih efisien agar setiap wilayah memperoleh pasokan sesuai kebutuhan tanpa menguras cadangan air secara berlebihan.
Pengelolaan irigasi yang terencana memiliki arti penting bagi sektor pertanian. Pasokan air yang stabil memungkinkan petani tetap melakukan budidaya tanaman pada musim kemarau sehingga risiko penurunan produksi dapat ditekan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.
Pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga dilakukan sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih cepat. Dengan mengetahui daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya secara lebih tepat sasaran sebelum kondisi berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Dukungan peralatan lapangan turut dipersiapkan untuk mempercepat respons ketika terjadi kekurangan air. Kementerian PU telah menyiapkan 125 unit mobile pump, 921 pompa alkon, serta 49 mesin bor yang dapat segera didistribusikan ke wilayah terdampak.
Dody Hanggodo menjelaskan secara tidak langsung bahwa seluruh peralatan tersebut dipersiapkan untuk membantu daerah yang mengalami krisis air bersih maupun kekeringan berkepanjangan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah adaptasi selama musim kemarau agar dampak yang muncul dapat diminimalkan.
Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU juga terus dilakukan untuk memastikan sistem pengairan menuju sawah tetap berjalan. Sinergi antarlembaga menjadi penting karena pengelolaan sumber daya air membutuhkan keterpaduan mulai dari penyediaan infrastruktur hingga distribusi air di tingkat lahan.
Direktur Jenderal Lahan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menyampaikan secara tidak langsung bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, terutama di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Pemetaan itu menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih cepat melalui koordinasi lintas instansi.
Hermanto juga menjelaskan bahwa konsolidasi terus dilakukan agar respons di lapangan dapat berlangsung lebih sigap apabila kekeringan semakin meluas. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan sebelum kondisi darurat benar-benar terjadi.
Penguatan sumur bor, bendungan, dan jaringan irigasi menjadi investasi strategis dalam menghadapi musim kemarau yang semakin dipengaruhi perubahan iklim. Infrastruktur yang dikelola secara optimal tidak hanya menjaga ketersediaan air bersih, tetapi juga melindungi produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi dampak sosial maupun ekonomi akibat kekeringan.
Dengan langkah antisipatif yang dilakukan sejak dini, risiko kekeringan dapat ditekan sehingga masyarakat memiliki daya tahan yang lebih baik menghadapi musim kemarau yang terus meluas.
*) Peneliti Kebijakan Pembangunan
