Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah, aparat keamanan, dan masyarakat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai tujuan. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga seluruh pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap operasional dapur MBG di wilayah masing-masing.
“Saya memahami masih ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan secara tidak benar dari Program MBG. Karena itu saya meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan semua pihak terkait untuk mengecek langsung seluruh dapur MBG agar tidak terjadi penyimpangan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri, mulai dari Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Segera laporkan kepada Kepala BGN, bahkan bila diperlukan sampaikan langsung kepada saya. Informasikan melalui media sosial pun tidak masalah, nanti saya kirim tim untuk memeriksa dan menyelesaikannya dengan cepat,” katanya.
Prabowo menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia juga menilai masyarakat kini memiliki peran besar dalam mengawasi karena kemudahan akses teknologi dan media sosial.
Selain pengawasan, Presiden mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan, termasuk porsi lauk dan kandungan protein sesuai standar. Ia meminta penyedia makanan tidak mengurangi porsi yang telah ditetapkan.
“Kalau satu ekor ayam memang dibagi delapan atau sepuluh bagian masih masuk akal, paling banyak dua belas bagian. Jangan sampai dibagi terlalu banyak karena seolah-olah kami tidak memahami kondisinya,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Anak-anak membutuhkan perkembangan sel otak, tulang, dan otot yang optimal. Dengan asupan gizi yang baik sejak dini, potensi mereka akan berkembang secara maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2026. Hingga Juni 2026, sebanyak 1.415 SPPG telah tersedia dan 828 di antaranya beroperasi untuk melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat, termasuk di wilayah 3T. Fasilitas tersebut juga didukung sertifikat higiene sanitasi, jaminan produk halal, serta ratusan juru masak terlatih sehingga mampu mempertahankan standar keamanan pangan.
“Dengan penerapan prinsip keamanan pangan secara konsisten, hingga kini SPPG Polri berhasil mempertahankan catatan zero accident,” kata Listyo.
