Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Pertumbuhan kawasan industri membawa peluang kerja yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama menghadirkan kebutuhan baru terhadap hunian yang terjangkau dan berada dalam jangkauan pekerja. Bagi pekerja berpenghasilan rendah, jarak antara rumah dan tempat kerja dapat menentukan besarnya pengeluaran rutin yang harus disiapkan setiap bulan.
Selama ini, persoalan perumahan sering dipandang terutama dari sisi kemampuan membeli atau membayar cicilan rumah. Padahal, keterjangkauan hunian juga berkaitan erat dengan ongkos perjalanan, waktu tempuh, akses terhadap fasilitas dasar, dan energi yang dikeluarkan pekerja setiap hari.
Gagasan menghadirkan rumah subsidi di sekitar kawasan industri karena itu memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat pekerja. Hunian yang lebih dekat dapat membantu mengurangi ketergantungan pada perjalanan jarak jauh sekaligus membuat pengeluaran rumah tangga lebih terukur.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong kolaborasi dengan pengelola kawasan industri, pengembang, dan perbankan untuk mendekatkan hunian kepada lokasi kerja. Menurut Sid, kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus akan terus berkembang sehingga penyediaan tempat tinggal bagi pekerja perlu dipersiapkan secara strategis.
Sid juga menyebut pekerja berpenghasilan rendah di sektor manufaktur sebagai salah satu kelompok yang dapat memperoleh manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Integrasi lokasi hunian dengan kawasan kerja diharapkan mampu menekan biaya transportasi harian sekaligus mendukung produktivitas tenaga kerja.
Kedekatan hunian dengan kawasan industri juga berpotensi mengurangi waktu perjalanan yang selama ini menjadi bagian dari beban pekerja. Waktu yang lebih singkat di perjalanan dapat memberikan ruang lebih besar bagi keluarga, istirahat, maupun kegiatan sosial masyarakat.
Program rumah subsidi kemudian perlu dilihat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan kawasan. Penyediaan jalan, transportasi umum, fasilitas kesehatan, sekolah, ruang terbuka, dan pusat layanan dasar perlu dipertimbangkan agar kawasan hunian benar-benar berfungsi sebagai lingkungan kehidupan.
Kebijakan pembiayaan juga menjadi faktor penting karena harga rumah bukan satu-satunya pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP Tapera menyediakan skema KPR subsidi dengan uang muka mulai 1 persen, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, serta tenor hingga 40 tahun dalam skema yang diberitakan September 2026.
Namun, kemudahan pembiayaan perlu berjalan bersama ketepatan lokasi dan kualitas rumah. Masyarakat akan lebih terbantu apabila rumah yang terjangkau secara finansial juga berada pada kawasan yang memiliki akses memadai terhadap pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara menempatkan percepatan penyaluran rumah subsidi sebagai agenda yang membutuhkan kerja bersama seluruh ekosistem perumahan. Ia mendorong percepatan realisasi FLPP dengan target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026 melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang.
Data BP Tapera menunjukkan realisasi penyaluran FLPP mencapai 147.871 unit hingga 10 September 2026, dari target 350.000 unit pada tahun ini. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mempercepat penyaluran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Ara juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Pendekatan ekosistem membuat program perumahan dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat, kapasitas pengembang, pembiayaan perbankan, serta dukungan pemerintah dalam satu rangkaian kebijakan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut penguatan sinergi dengan bank penyalur dan pengembang sebagai bagian dari upaya mempercepat penyaluran rumah subsidi. Menurut Heru, koordinasi tersebut diperlukan agar pembiayaan dapat berjalan optimal sekaligus memastikan rumah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Heru juga menjelaskan bahwa pemerintah membuka pilihan pembiayaan dengan tenor hingga maksimal 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pilihan tersebut dapat memberi ruang bagi calon penerima untuk menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan rumah tangga.
Kehadiran rumah susun subsidi juga dapat menjadi pilihan yang relevan bagi pekerja perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan. BP Tapera mencatat bahwa skema FLPP pada 2026 mencakup rumah tapak dan rumah susun sehingga pilihan hunian dapat disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Konsep hunian dekat kawasan industri perlu dikembangkan dengan perencanaan yang matang agar tidak menciptakan kawasan permukiman yang terpisah dari fasilitas publik. Transportasi umum, akses jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan ruang publik perlu hadir sejak awal perencanaan kawasan.
Dengan pendekatan seperti itu, rumah subsidi dapat berfungsi lebih luas sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup pekerja. Penghematan biaya perjalanan dapat membantu rumah tangga mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan produktif lainnya.
Dengan demikian, rumah subsidi di sekitar kawasan industri dapat menjadi jembatan antara agenda penyediaan hunian dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kebijakan ini memiliki peluang untuk membantu pekerja memperoleh rumah yang terjangkau sekaligus mengurangi salah satu pengeluaran rutin terbesar dalam kehidupan perkotaan, yakni biaya perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
