Oleh: Kuswara Adi Sucipto (*
Transformasi pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat paling rentan. Pendidikan bukan sekadar instrumen peningkatan angka partisipasi sekolah, melainkan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Dalam konteks inilah, kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi salah satu terobosan kebijakan yang patut diapresiasi sebagai jalan terang transformasi pendidikan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto berpesan melalui taklimat yang diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yakni secara tegas menempatkan kualitas hidup rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Orientasi pembangunan tidak semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, Presiden memaparkan Sekolah Rakyat sebagai inovasi strategis yang relatif jarang diterapkan di banyak negara. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu untuk disekolahkan di sekolah berasrama, sehingga mereka benar-benar dikeluarkan dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.
Pendekatan berasrama menjadi nilai tambah yang signifikan. Anak-anak dari keluarga sangat rentan tidak hanya mendapatkan akses pendidikan formal, tetapi juga lingkungan belajar yang aman, terkontrol, dan mendukung pembentukan karakter. Pemerintah memastikan bahwa mereka memperoleh pendidikan terbaik, sekaligus menghapus realitas pahit anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan tanpa sekolah. Lebih jauh, Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan. Orang tua siswa tidak ditinggalkan, melainkan diberdayakan dan dilibatkan dalam berbagai program prioritas nasional agar dampak kebijakan ini bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
Data yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa hingga kini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi pada 131 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sebarannya merata, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Pemerintah bahkan menargetkan pada 2029 sebanyak 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Target ambisius ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama keadilan sosial.
Keberhasilan program ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan infrastruktur yang memadai. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan pembangunan permanen Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan. Pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut menjadi manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, cepat, tepat, dan berkualitas.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh yang didanai APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp1,53 triliun menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata. Penyediaan sarana pendidikan yang representatif merupakan fondasi penting untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Infrastruktur yang kuat memastikan proses belajar-mengajar berlangsung optimal dan bermartabat, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini terpinggirkan.
Dukungan akademisi turut menguatkan legitimasi kebijakan ini. Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Elfahmi Lubis, menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret dan berpihak langsung kepada masyarakat kecil. Program ini dinilai pro rakyat karena menyentuh kebutuhan dasar warga negara, yakni hak atas pendidikan yang layak. Ia juga mendorong agar sosialisasi Sekolah Rakyat dilakukan secara masif dan merata agar masyarakat yang berhak memperoleh manfaat tidak tertinggal informasi.
Dari perspektif pengamat pendidikan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan simbol transformasi paradigma pembangunan pendidikan nasional. Negara tidak lagi menunggu masyarakat mengejar akses pendidikan, tetapi aktif menjemput dan melindungi anak-anak paling rentan agar masa depan mereka tidak ditentukan oleh kemiskinan orang tuanya.
Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan publik. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat, serta pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa mendukung dan percaya bahwa Sekolah Rakyat adalah jalan terang transformasi pendidikan. Hal ini merupakan sebuah ikhtiar nyata untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia.
(* Penulis merupakan Konsultan Pendidikan Wilayah Jawa-Bali
