Oleh: Najib M. Anwar (*
Dalam satu tahun pelaksanaannya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh rantai penyediaan makanan berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan kehalalan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi kuat untuk menjamin kualitas gizi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program ini.
Program MBG dirancang bukan sekadar penyediaan makanan gratis, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Pemerintah memandang gizi sebagai pilar utama pembangunan manusia, dan hal itu diperkuat melalui koordinasi erat antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pihaknya bersama BGN tengah mempersiapkan pelatihan penyelia halal bagi seluruh dapur pelaksana program MBG. Pelatihan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (LPJPH), baik dari lembaga pelatihan kerja maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menilai bahwa keberadaan penyelia halal di setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi bagian penting dari penerapan prinsip trustability, traceability, dan transparency yang menjadi dasar pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, dengan adanya penyelia halal, proses mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan dapat terpantau dengan baik. Hal ini diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh tahapan produksi memenuhi unsur sehat, aman, bergizi, serta halal dan thoyyib.
Langkah sinergis tersebut mendapat penguatan dari Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang memandang kerja sama antara BGN dan BPJPH sebagai bagian dari visi besar negara dalam memastikan gizi dan kepercayaan publik berjalan beriringan. Ia menilai bahwa makanan bergizi yang disajikan kepada masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan, tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan standar mutu bangsa.
Nanik menjelaskan bahwa setiap makanan bergizi yang dihadirkan pemerintah harus memenuhi tiga prinsip utama: bersih, sehat, dan halal. Menurutnya, di situlah letak tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas gizi dan kepercayaan publik. Ia juga menegaskan bahwa komitmen BGN tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi berlanjut hingga pengawasan dan pendampingan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelaksana program memahami esensi gizi seimbang, higienitas, dan keamanan pangan.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperkuat efektivitas program MBG. Ia menyampaikan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi peningkatan program gizi nasional di masa mendatang. Tigor berharap agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menjaga mutu program. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dijaga demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul.
Lebih lanjut, Tigor menjelaskan bahwa setiap makanan yang disediakan melalui program MBG untuk anak sekolah telah melalui proses pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut dilakukan dalam tiga lapisan untuk memastikan keamanan dan kelayakan gizi bagi penerima manfaat. Proses dimulai sejak tahap pemilihan bahan pangan, di mana setiap dapur penerima program diwajibkan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, pengawasan yang berlapis ini memastikan tidak ada kompromi terhadap kualitas makanan yang disajikan.
Dari lapangan, Kepala Regional MBG Papua Tengah, Nalen Situmorang, menggambarkan dampak ganda dari pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan bahwa selain menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayah terpencil, program ini juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, MBG telah membuka banyak lapangan kerja baru, mulai dari tenaga dapur, penyedia bahan pangan lokal, hingga tenaga pendamping lapangan.
Nalen juga menuturkan bahwa setiap dapur MBG diwajibkan memenuhi tiga sertifikasi utama, yaitu sertifikat halal, sertifikat laik higiene sanitasi, serta uji kualitas air. Ketiga sertifikasi ini menjadi parameter utama dalam memastikan standar keamanan pangan yang tinggi. Ia menilai bahwa penerapan standar tersebut tidak hanya menjaga keamanan pangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha lokal tentang pentingnya kualitas dan kebersihan dalam proses produksi.
Melalui pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek gizi, kesehatan, dan kehalalan, program MBG menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan sosial dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN, BPJPH, serta berbagai kementerian terkait menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi gizi yang komprehensif.
Setahun pelaksanaan program ini telah menghadirkan berbagai capaian positif. Di sejumlah daerah, tingkat konsumsi makanan bergizi di kalangan anak sekolah meningkat, dan prevalensi gizi buruk menurun signifikan. Lebih dari itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan yang higienis dan halal semakin tumbuh, menjadi indikator bahwa MBG berhasil membangun budaya makan sehat dan bertanggung jawab.
Dalam konteks pembangunan manusia Indonesia, MBG merupakan langkah strategis yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan sinergi lintas lembaga dan pengawasan ketat di setiap tahapan, program ini tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menanamkan nilai kebersihan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
Seiring berjalannya waktu, program MBG di era Prabowo–Gibran diharapkan menjadi model nasional bagi kebijakan pangan bergizi dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan hak atas makanan yang sehat, aman, dan halal, demi Indonesia yang sehat, berdaulat, dan unggul di masa depan.
(* Penulis merupakan Pemerhati Gizi dan Kesehatan
