Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali menunjukkan wajah kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga merampas hak hidup masyarakat sipil dan mengganggu denyut pembangunan. Penembakan pesawat perintis Smart Air PK-SNR di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menjadi bukti bahwa aksi kekerasan tersebut telah melampaui batas kemanusiaan. Serangan yang menewaskan pilot dan kopilot serta melukai stabilitas keamanan di wilayah tersebut bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap ekosistem pembangunan yang tengah digencarkan pemerintah di Tanah Papua.
Direktur Nusantara Parameter Index, Murmahudi, menilai bahwa teror tersebut bukan hanya mengganggu aspek keamanan semata, melainkan juga merusak seluruh ekosistem pembangunan Papua. Menurutnya, bandara perintis di Papua merupakan objek vital nasional yang menjadi satu-satunya jalur distribusi logistik, bahan pangan, layanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Ia menegaskan bahwa tanpa penerbangan perintis, harga kebutuhan pokok akan melonjak, layanan medis terhenti, serta guru dan tenaga kesehatan sulit menjangkau daerah pedalaman sehingga masyarakat sipil yang paling merasakan dampaknya.
Pesawat perintis di Papua bukan sekadar alat transportasi, melainkan urat nadi kehidupan. Di wilayah dengan topografi yang menantang dan keterbatasan infrastruktur darat, jalur udara menjadi penghubung utama antarwilayah. Ketika pesawat sipil ditembak, dampaknya bukan hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada ketahanan pangan, akses kesehatan, dan kelangsungan pendidikan. Tindakan tersebut pada akhirnya menyandera masyarakat Papua dalam lingkaran isolasi dan ketertinggalan.
Murmahudi juga memandang bahwa pola penyerangan yang membiarkan penumpang lokal selamat sementara awak pesawat dieksekusi menunjukkan adanya teror terencana untuk menyingkirkan layanan publik dan menakuti operator sipil agar menghentikan operasional di Papua. Ia menilai penyerangan terhadap personel TNI di Tembagapura, Mimika, yang menewaskan satu prajurit dan melukai dua lainnya sebagai bagian dari eskalasi kekerasan bersenjata yang bertujuan melemahkan stabilitas keamanan. Menurutnya, pembangunan tidak mungkin berjalan di bawah ancaman senjata sehingga diperlukan sikap tegas negara dalam memperkuat pengamanan objek vital, meningkatkan operasi intelijen, serta menegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata.
Pembangunan Papua selama ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat kesejahteraan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas publik terus dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah. Kebijakan otonomi khusus juga diperkuat agar daerah memiliki kewenangan dan dukungan anggaran yang memadai. Namun seluruh capaian tersebut akan menghadapi hambatan serius jika aksi kekerasan terus dibiarkan tanpa respons tegas.
Langkah konkret negara terlihat melalui operasi penegakan hukum yang dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengungkapkan bahwa sekitar 20 orang diduga terlibat dalam penembakan pesawat perintis tersebut dan dua di antaranya telah berhasil diidentifikasi serta tengah menjalani proses pendalaman lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa aparat masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka berinisial GW dan EH guna mengungkap jaringan yang lebih luas.
Menurut Kombes Yusuf Sutejo, hasil pendalaman sementara menunjukkan bahwa para pelaku menggunakan tiga hingga empat senjata api laras panjang serta sejumlah senjata tajam seperti tombak, panah, dan parang. Jenis dan asal senjata api tersebut masih dalam proses identifikasi. Ia memastikan bahwa aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku lain dan telah menurunkan sejumlah personel untuk memperkuat pengamanan di wilayah Boven Digoel demi menjaga situasi tetap kondusif.
Ketegasan aparat dalam menindak pelaku kekerasan harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sipil Papua. Ketika negara memperkuat pengamanan bandara perintis dan jalur logistik, yang dilindungi adalah hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar, mendapatkan layanan kesehatan yang berkesinambungan, serta menikmati akses pendidikan tanpa rasa takut. Negara tidak boleh kalah oleh teror karena yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi Papua.
Pendekatan keamanan yang terukur dan profesional menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan. Stabilitas keamanan akan mendorong masuknya investasi, memperlancar distribusi barang, serta memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana. Tanpa keamanan, percepatan pembangunan akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.
Pada saat yang sama, pemerintah tetap menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas. Program pendidikan afirmatif, beasiswa, pelatihan vokasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal terus diperluas. Ketika keamanan terjamin, berbagai program tersebut dapat berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata bukan sekadar respons keamanan, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang.
Narasi yang mencoba memutarbalikkan fakta seolah-olah ketegasan negara merupakan tindakan berlebihan perlu diluruskan. Serangan terhadap pesawat sipil dan objek vital nasional merupakan kejahatan serius yang mengancam keselamatan publik. Dalam kerangka hukum nasional maupun norma internasional, tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Respons tegas justru mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia.
Dukungan publik terhadap langkah pemerintah menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas Papua. Solidaritas nasional harus diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan yang memastikan keamanan dan kelangsungan pembangunan. Ketika negara bersikap tegas dan profesional, pesan yang disampaikan jelas bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan untuk menghambat kemajuan.
)* Penulis Merupakan Pengamat Pembangunan Papua
