Jakarta – Pemerintah terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2026 dengan menempatkan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan berbagai program strategis, mulai dari mudik gratis, pemeriksaan kelaikan kendaraan, hingga optimalisasi terminal berbasis digital guna memastikan perjalanan pemudik lebih aman, tertib, dan nyaman.
Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ernita Titis Dewi, mengatakan program mudik gratis kembali digelar karena terbukti efektif dalam mengurai kepadatan dan membantu Masyarakat. Tahun ini, ratusan bus disiapkan untuk melayani ribuan pemudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Sumatera, termasuk penambahan rute baru.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan operator menjadi kunci agar layanan mudik gratis berjalan lebih terintegrasi,” ungkapnya.
Untuk menjamin keselamatan, Kemenhub melakukan rampcheck atau inspeksi kelaikan kendaraan sebelum beroperasi. Armada yang memenuhi standar teknis dan administrasi diberi stiker laik jalan, sementara kendaraan yang belum memenuhi standar ditandai dan tidak direkomendasikan beroperasi. Langkah ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan berbasis keselamatan.
Di sisi prasarana, penerapan Terminal on System (TOS) di 115 terminal tipe A memperkuat koordinasi berbasis data. Sistem ini memungkinkan pemantauan status uji berkala, perizinan trayek, serta hasil pemeriksaan kendaraan secara real time. Terminal diposisikan sebagai simpul utama layanan mudik dengan prosedur pemeriksaan yang lebih tertib dan transparan.
Kemenhub juga mengoptimalkan pelayanan informasi melalui aplikasi Mitra Darat, sehingga masyarakat dapat mengecek status kelaikan kendaraan angkutan hanya dengan memasukkan nomor pelat. Selain itu, pemudik diimbau memantau informasi cuaca, mematuhi rambu lalu lintas, serta memanfaatkan rest area yang telah disiapkan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa mudik bukan sekadar mobilitas, tetapi juga ujian pelayanan publik.
“Kita lakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan kesiapan serta strategi yang akan diterapkan dalam pengelolaan dan antisipasi lonjakan arus mudik Idulfitri 1447 H mendatang,” ujar Menteri Rini.
Menurut Menteri Rini, Kemenhub tetap menjadi leading sector transportasi, sementara Kementerian PANRB memastikan seluruh layanan memenuhi asas pelayanan publik yang adil, responsif, dan inklusif. Pemerintah berkomitmen menyediakan layanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, ibu hamil, dan anak-anak.
“Tidak ada warga yang tertinggal dalam pelayanan mudik,” tegasnya.
Dengan koordinasi yang semakin solid dan standar pelayanan yang terus ditingkatkan, pemerintah optimistis Mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan humanis bagi seluruh masyarakat. *
