Jakarta – Pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini mencerminkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan yang baru memasuki tahun kedua ini, dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu alasan dominan di balik penilaian positif tersebut.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa ketika responden diminta menyebut alasan mereka puas dengan kinerja Presiden Prabowo, komitmen terhadap pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling menonjol.
“Alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ini relatif baru, sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas sebagai faktor yang membuat dirinya dipersepsi baik,” kata Burhanuddin.
Menurutnya, temuan survei ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik yang kini semakin menaruh harapan pada upaya serius pemerintah dalam menindak praktik korupsi yang selama ini menjadi persoalan kronis di Indonesia.
Burhanuddin menegaskan bahwa fokus pemerintah terhadap agenda antikorupsi turut memperkuat modal sosial Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya, sekaligus menjadi faktor kunci dalam menjaga tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, ia juga menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam mempertahankan penilaian positif tersebut di masa mendatang.
Poin pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan dari kalangan pemerintah sendiri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengaitkan angka kepuasan publik yang tinggi dengan persepsi positif masyarakat terhadap penegakan hukum dan antikorupsi yang berjalan konsisten.
Ia menilai langkah Kejaksaan Agung menampilkan bukti konkret hasil penindakan, seperti ekspos tumpukan uang sitaan korupsi senilai triliunan rupiah, menjadi salah satu alasan kuat meningkatnya dukungan publik terhadap pemerintahan.
“Masyarakat ingin bukti nyata, bukan sekadar kata-kata. Langkah transparan Kejaksaan ini membuat publik yakin bahwa korupsi benar-benar diberantas hingga ke akar-akarnya,” jelas Maruarar.
Respons pemerintah atas hasil survei ini menegaskan bahwa meskipun angka kepuasan publik tinggi, fokus utama pemerintah bukan pada angka survei semata, melainkan percepatan program-program yang diyakini dapat mengatasi persoalan mendasar masyarakat, termasuk pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Dengan begitu, pemberantasan korupsi tidak hanya tampil sebagai indikator numerik dalam survei, tetapi juga sebagai pilar penting yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo — menjadi bukti bahwa agenda antikorupsi yang kuat dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat di tengah dinamika pemerintahan saat ini.
