Oleh : Wirahadi Jaya Antara )*
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada energi nasional dengan mendorong pembangunan infrastruktur gas yang masif dan terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian energi, menurunkan ketergantungan pada energi fosil impor, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor energi nasional. Salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan pembangunan jaringan pipa gas bumi yang menjangkau wilayah industri, kawasan ekonomi khusus, hingga permukiman masyarakat. Dengan infrastruktur gas yang merata, diharapkan akses masyarakat terhadap energi bersih dan murah semakin terbuka luas.
Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Julfi Hadi mendukung evaluasi menyeluruh terhadap arah pengembangan energi panas bumi. Guna mengakselerasi potensi besar panas bumi, pemerintah terus mendorong langkah konkret agar pemanfaatannya bisa segera terealisasi secara optimal. Swasembada energi perlu diwujudkan dengan pendekatan baru dalam pengembangan sektor ini. Pihaknya menyebut bahwa transformasi paradigma dan model bisnis menjadi hal mendesak demi menjadikan panas bumi sebagai bagian dari industri strategis nasional.
Gas bumi kini dianggap sebagai salah satu solusi energi transisi yang menjembatani era energi fosil menuju energi baru dan terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa potensi cadangan gas Indonesia masih sangat besar, bahkan beberapa wilayah seperti Papua Barat, Kalimantan Timur, dan Natuna memiliki sumber gas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur gas tidak hanya menjadi prioritas teknis, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri secara optimal dan efisien.
Langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah antara lain pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) yang hingga 2024 telah menjangkau lebih dari 800 ribu sambungan rumah di berbagai kota. Selain itu, pengembangan proyek-proyek LNG mini dan pembangunan terminal regasifikasi di berbagai wilayah juga tengah berjalan. Pemerintah berharap, dengan terbangunnya jaringan distribusi gas yang andal dan efisien, sektor industri kecil dan menengah pun akan turut mendapatkan manfaat berupa energi murah dan stabil. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 yang mengatur tentang pengelolaan panas bumi. Salah satu hal penting yang masuk dalam revisi tersebut adalah digitalisasi proses lelang wilayah kerja panas bumi. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
Tak hanya dari sisi teknis, pemerintah juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama antara BUMN energi seperti PGN dan Pertamina dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Kolaborasi ini mencakup perencanaan wilayah, pendanaan, hingga pengelolaan infrastruktur gas secara berkelanjutan. Di beberapa daerah, pemerintah juga mendorong program konversi energi untuk transportasi umum dari BBM ke gas, guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Program-program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target penurunan emisi karbon sebagaimana komitmen dalam Paris Agreement.
Kebijakan ini pun direspons positif oleh pelaku industri energi. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri , menyebut bahwa pembangunan infrastruktur gas yang terencana dan konsisten sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pasokan energi industri. Pihaknya menekankan bahwa jaminan pasokan gas akan menstimulasi investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Hal ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur dan transportasi, yang selama ini menghadapi tantangan biaya energi yang tinggi dan fluktuatif.
Meski demikian, tantangan seperti pendanaan dan teknologi masih dihadapi, namun pemerintah telah menyiapkan solusi strategis seperti skema pembiayaan campuran dan percepatan perizinan. Proyek infrastruktur gas kerap membutuhkan investasi jangka panjang dan teknologi khusus untuk menjangkau wilayah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance) dan keterlibatan investor swasta agar pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Selain itu, diperlukan percepatan perizinan dan harmonisasi regulasi agar pengembangan infrastruktur gas dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
Dalam konteks geopolitik dan krisis energi global, Indonesia tidak bisa lagi menggantungkan diri pada impor energi yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Terobosan infrastruktur gas menjadi langkah realistis dan strategis untuk mengurangi risiko tersebut. Apalagi, ketersediaan gas dalam negeri yang cukup besar memberi peluang besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus mengimpor dalam skala besar. Swasembada energi berbasis gas juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok energi kawasan Asia Tenggara.
Dengan arah kebijakan yang jelas dan implementasi yang terus diperkuat, terobosan infrastruktur gas menjadi jantung dari strategi swasembada energi nasional. Masyarakat pun diharapkan mendukung program ini karena manfaatnya akan dirasakan secara langsung, baik melalui tarif energi yang lebih terjangkau, kualitas udara yang lebih bersih, maupun terciptanya lapangan kerja baru di sektor energi. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan infrastruktur gas sebagai fondasi utama dalam transformasi energi nasional menuju masa depan yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.
)* Mahasiswa Pascasarjana Teknik Energi Terbarukan Univ. Darma Persada
