Oleh : Aditya Nugraha )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menunjukkan arah kebijakan yang konsisten untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperoleh layanan gizi yang setara. Pemerintah menempatkan pembangunan dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah strategis untuk menutup kesenjangan pelayanan dasar. Upaya ini memperlihatkan kesungguhan negara dalam memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari agenda pembangunan manusia, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Komitmen pemerintah semakin tampak melalui persiapan SPPG khusus bagi wilayah 3T yang dijelaskan oleh Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta. BGN tengah menyiapkan format layanan gizi yang menyesuaikan kondisi geografis terpencil yang sulit dijangkau SPPG mandiri. SPPG 3T dirancang dengan dimensi dapur yang lebih kecil namun tetap efektif untuk melayani hingga seribu penerima manfaat. Langkah ini menjadi terobosan penting karena rancangan dapur dibuat fleksibel, efisien, dan lebih mudah dibangun di daerah dengan keterbatasan lahan serta akses logistik.
Perencanaan ini juga didukung target pembangunan 4.770 SPPG di seluruh Indonesia hingga akhir 2025. Target tersebut mencerminkan optimisme pemerintah bahwa penguatan layanan gizi tidak boleh hanya bertumpu di pusat, tetapi harus merata hingga titik terjauh dari wilayah nasional. Pemenuhan gizi sebagai pilar ketahanan sumber daya manusia menjadi landasan utama dari perluasan cakupan MBG.
Dukungan pemerintah daerah turut mempercepat pencapaian tersebut. Di Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa pembangunan dapur MBG di 126 titik wilayah 3T telah mencapai kemajuan signifikan. Penjelasannya menggarisbawahi upaya percepatan pembangunan dapur agar layanan MBG mulai beroperasi pada pertengahan Desember 2025. Kendala geografis, terutama transportasi ke pulau-pulau kecil yang hanya dapat ditempuh melalui jalur panjang, tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu.
Upaya pengadaan material dilakukan secara terukur agar proses pembangunan tidak terhambat. Selain aspek fisik, penyiapan administrasi seperti penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga mendapat perhatian. Proses pemeriksaan yang terpusat di Batam menyebabkan antrean panjang, namun pemerintah daerah telah berkoordinasi untuk membuka laboratorium tambahan guna mempercepat penerbitan izin. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan dapur MBG bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga penataan standar layanan yang menjamin kualitas pangan yang aman dan sehat.
Semangat percepatan pembangunan juga terlihat di Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Ramdhan Pade, menjelaskan bahwa wilayahnya mendapat alokasi pembangunan 22 dapur MBG pada tahun ini. Evaluasi menunjukkan progres pembangunan mencapai 40 persen. Kendala transportasi material dan kondisi cuaca tidak mengurangi optimisme pemerintah daerah untuk menuntaskan seluruh proyek pada Desember. Penekanan pada percepatan ini bukan hanya wujud kepatuhan terhadap target pembangunan, tetapi juga bagian dari komitmen memperluas jangkauan penerima manfaat MBG di daerah-daerah terpencil.
Di Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Ayuba Thalib, turut menegaskan bahwa progres pembangunan dapur MBG masih sejalan dengan rencana anggaran dan biaya yang disusun. Empat wilayah terpencil—Ponelo Kepulauan, Dudepo, Mutiara Laut, dan Cempaka Putih—telah menunjukkan progres bervariasi antara 15 hingga 40 persen. Meski musim penghujan menghambat proses pembangunan, seluruh material telah berada di lokasi sehingga pekerjaan dipastikan dapat mencapai target pada pertengahan Desember.
Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan dapur MBG di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga transformasi sosial jangka panjang. Ketersediaan pangan bergizi bagi anak sekolah, keluarga rentan, dan masyarakat di daerah terpencil diyakini akan meningkatkan kesehatan, daya tumbuh, serta produktivitas generasi muda. Dengan demikian, MBG diharapkan menjadi jembatan untuk menekan angka stunting, memeratakan akses gizi, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Upaya pembangunan ini juga mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan gizi nasional. Program MBG tidak lagi dilihat sebagai pemberian bantuan konsumtif, tetapi sebagai investasi pemerintah untuk membangun fondasi generasi yang sehat dan cerdas. Di wilayah 3T, manfaat MBG menjadi semakin besar karena selama ini akses terhadap makanan bergizi sangat terbatas akibat faktor ekonomi, geografis, dan infrastruktur. Dengan hadirnya dapur MBG dan SPPG, masyarakat di wilayah terpencil bisa lebih mudah mendapatkan makanan yang sesuai standar gizi.
Di sisi lain, pembangunan MBG juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keterlibatan tokoh lokal, perangkat desa, serta komunitas masyarakat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program ini. Dukungan mereka memastikan dapur MBG dapat beroperasi secara konsisten, mengutamakan keamanan pangan, dan menjalankan distribusi tepat sasaran.
Komitmen pemerintah memperluas cakupan MBG di wilayah 3T perlu diapresiasi sebagai langkah nyata menghadirkan pemerataan pembangunan. Program ini menunjukkan bahwa negara hadir secara menyeluruh, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pulau-pulau kecil, kawasan pedalaman, dan daerah terpencil. Dengan berjalan efektifnya program ini pada akhir 2025, diharapkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T semakin meningkat, serta lahir generasi baru yang lebih sehat, kuat, dan siap menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju dan inklusif.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
