Oleh: Larasati Ayudya )*
Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan nasional melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini semakin difokuskan pada langkah pencegahan penyakit sejak dini. Program tersebut tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga bagian penting dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.
Fokus pemerintah terhadap layanan kesehatan preventif dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok anak dan remaja. Pemerintah memandang kesehatan fisik dan mental generasi muda menjadi fondasi utama dalam mendukung kualitas pendidikan sekaligus daya saing bangsa di masa depan.
Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan Program Cek Kesehatan Gratis bagi anak mencapai 14 juta orang pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas deteksi dini berbagai persoalan kesehatan, termasuk gangguan kesehatan mental yang kini menjadi perhatian serius pemerintah.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa pada 2025 program CKG baru menjangkau sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak. Dari hasil skrining nasional, pemerintah menemukan sekitar 338 ribu anak mengalami kecemasan dan 363 ribu lainnya terindikasi mengalami gejala depresi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental pada anak membutuhkan perhatian yang lebih besar. Pemerintah menilai penanganan sejak dini menjadi langkah penting agar risiko yang lebih berat dapat dicegah sedini mungkin.
Budi mengungkapkan bahwa kasus tekanan mental pada anak tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi tertentu, tetapi dapat dialami oleh berbagai latar belakang sosial. Faktor keluarga, pola asuh, konflik rumah tangga, hingga perundungan di lingkungan sekolah dinilai menjadi pemicu utama munculnya tekanan psikologis pada anak dan remaja.
Karena itu, pemerintah terus memperluas skrining kesehatan jiwa agar potensi gangguan mental dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua agar pola pengasuhan di lingkungan keluarga dapat mendukung kesehatan mental anak secara lebih baik.
Selain melibatkan keluarga, pemerintah juga memperkuat peran tenaga pendidik dalam mendukung pencegahan masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. Guru diharapkan mampu mengenali tekanan sosial yang dialami siswa, termasuk indikasi perundungan maupun perubahan perilaku yang berpotensi mengarah pada gangguan psikologis.
Pemerintah turut memastikan layanan bantuan darurat tetap tersedia bagi anak-anak yang membutuhkan pendampingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan kesehatan mental yang lebih responsif dan mudah dijangkau masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa anak membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, langkah nyata harus terus diperkuat agar tercipta mekanisme perlindungan yang efektif bagi generasi penerus bangsa.
Dukungan terhadap Program CKG juga terlihat dari upaya pemerintah memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting karena mampu membantu pemerintah memetakan kondisi kesehatan siswa secara lebih sistematis.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa Program CKG Sekolah menjadi langkah strategis pemerintah untuk mendeteksi berbagai persoalan kesehatan siswa sejak dini. Pemerintah memandang kesehatan siswa memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan nasional.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Januari hingga awal Mei 2026, pemerintah menemukan persoalan kesehatan terbesar pada siswa masih didominasi gigi berlubang sebesar 41,5 persen. Selain itu, peningkatan tekanan darah mencapai 22,1 persen dan penumpukan kotoran telinga sebesar 8,6 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan dasar masih menjadi tantangan yang cukup besar di lingkungan pendidikan. Pemerintah menilai temuan tersebut penting sebagai dasar penyusunan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Sepanjang periode pemeriksaan tersebut, pemerintah telah melakukan skrining terhadap lebih dari 4,8 juta siswa di 45.596 sekolah di seluruh Indonesia. Capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses layanan kesehatan secara merata hingga ke lingkungan pendidikan.
Sementara itu, hasil pemeriksaan CKG Sekolah sepanjang 2025 juga menunjukkan masih tingginya persoalan kebugaran siswa, karies gigi, dan anemia. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa budaya hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin masih perlu diperkuat di kalangan masyarakat.
Pemerintah memandang pemeriksaan kesehatan tidak boleh lagi dianggap sekadar kebutuhan tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari pola hidup masyarakat modern. Dengan pemeriksaan berkala, berbagai risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
Program CKG juga memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah dalam membangun sistem kesehatan nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada layanan pengobatan ketika masyarakat sudah sakit, tetapi mulai memperkuat upaya pencegahan dan edukasi kesehatan secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai penting karena pencegahan penyakit jauh lebih efektif dibanding penanganan ketika kondisi sudah memasuki tahap komplikasi. Selain mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendekatan preventif juga membantu mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah optimistis perluasan Program CKG akan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang tumbuh sehat secara fisik maupun mental diyakini akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan daya saing yang lebih kuat di masa depan.
*) Pegamat Kebijakan Publik
