Oleh : Loa Murib
Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkan strategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, dan ekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasi program Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni.
Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavian memandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harus ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dan keberpihakan kebijakan.
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkas waktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat prosedur administratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan.
Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuan perumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukup tinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni oleh beberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatan kekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasan ruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga.
Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkah strategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skema bantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100 unit renovasi rumah tidak layak huni yang dimulai pada Maret. Alokasi anggaran untuk tahap awal tersebut menunjukkan adanya prioritas nyata terhadap perbaikan kualitas hunian masyarakat bawah. Renovasi rumah kumuh bukan hanya memperbaiki struktur fisik bangunan, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri dan martabat penghuninya.
Selain renovasi, pembangunan lima unit rumah susun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom memperlihatkan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan wilayah perkotaan di Papua. Rumah susun menjadi solusi atas keterbatasan lahan sekaligus membuka peluang penataan kawasan permukiman yang lebih tertib dan terencana. Sinergi dengan balai perumahan dan kementerian teknis menunjukkan bahwa program ini dirancang secara sistematis, bukan sporadis.
Langkah percepatan ini juga memiliki implikasi ekonomi yang luas. Sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja konstruksi, peningkatan permintaan bahan bangunan lokal, hingga tumbuhnya usaha kecil di sekitar kawasan pembangunan. Dengan demikian, program renovasi dan pembangunan rumah di Papua bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga stimulus ekonomi yang mendorong perputaran ekonomi daerah.
Komitmen pemerintah pusat melalui dukungan regulasi dan kebijakan fiskal, yang dipadukan dengan keseriusan pemerintah daerah dalam pendataan dan eksekusi program, menjadi kombinasi yang menjanjikan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemanfaatan data statistik yang akurat, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Renovasi hunian layak untuk Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun dinding dan atap baru. Kebijakan ini merupakan simbol kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Ketika rumah menjadi lebih layak, lingkungan menjadi lebih tertata, dan akses kepemilikan menjadi lebih mudah, maka fondasi kesejahteraan pun semakin kokoh. Inilah strategi percepatan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam angka-angka target, tetapi terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
